jpnn.com, JAKARTA - Norwegia melanjutkan kontribusinya untuk penurunan deforestasi sebesar 100 juta dolar AS.
Hal itu untuk menindaklanjuti kerja sama RI – Norwegia yang ditandatangani Menteri LHK RI dan Menteri Iklim Norwegia.
BACA JUGA: KLHK Gelar Diskusi Pembaruan Metode Perhitungan Emisi dan Pengurangan GRK dari Lahan Gambut
Norwegia telah berkontribusi dengan berbasis kinerja sebesar 56 juta USD di bulan Oktober 2022.
“Hari ini dilanjutkan kontribusi sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi tahun 2017/2018 dan tahun 2018/2019,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya seusai menyaksikan penandatangan komitmen lanjutan dari Norwegia di Jakarta, Rabu (13/12/2023).
BACA JUGA: KLHK Gelar Seleksi 22 CEO Perusahaan Calon Penerima PROPER EMAS 2023
Penandatangan komitmen lanjutan kontribusi tersebut dilakukan oleh Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.
Menteri Siti menyampaikan addendum untuk CA ini merupakan capaian yang sangat besar dan ini didasarkan pada verifikasi untuk penurunan emisi tahun 2017-2018 menuju 2018-2019.
BACA JUGA: KLHK Gelar Presentasi Green Leadership Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan LH Daerah Tahun 2023
Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga menjadi acuan dan orientasi dari Norwegia dalam memberikan dukungan kepada Indonesia, karena 60 persen emisi berasal dari sektor FOLU.
Hal ini sekaligus merefleksikan bahwa hal-hal yang deliverable, tangible, dan bermanfaat langsung untuk masyarakat itu menjadi kenyataan dan menjadi catatan progres bagi Indonesia.
Menteri Siti menyatakan tentu saja ini semua harus dijaga dengan baik.
“Indonesia memang menekankan aksi-aksi iklim yang konkrit, dengan contoh-contoh yang nyata, jadi sekaligus menunjukkan bahwa kerja nyata ini bukan sekedar pledge,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Rut Kruger Giverin menyampaikan penandatanganan CA ini merupakan tindak lanjut komitmen Norwegia yang disampaikan pada COP28 di Dubai.
Kontribusi dari Norwegia akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional FOLU net sink 2030.
“Rencana operasional ini sangat ambisius dan mengesankan, mencakup semua langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi,” katanya.
Lebih lanjut, Dubes Rut Kruger Giverin mengungkapkan Indonesia dan Norwegia memiliki prioritas yang sama dalam hal mengendalikan krisis iklim dan alam.
Kerja sama bilateral kedua negara telah diperkuat pada tahun lalu ketika Indonesia dan Norwegia menandatangani nota kesepahaman atau MOU.
Kerja Sama Berbasis Hasil
MoU antara Indonesia dan Norwegia yang telah ditandatangani pada tahun lalu mencakup kerja sama berbasis hasil.
Tidak lama setelah MoU ditandatangani, Norwegia telah mendukung Indonesia dengan kontribusi pertama sebesar 56 juta dolar AS.
Kontribusi ini adalah untuk pengurangan emisi dari pengurangan laju deforestasi di Indonesia untuk periode 2016-2017.
Pada tanggal 1 Desember yang lalu, selama berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Iklim di Dubai atau COP28, Norwegia mengumumkan kontribusi tambahan senilai 100 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai hasil pengurangan laju deforestasi Indonesia dari periode 2017-2018, dan 2018/2019.
Dia menyebutkan negara-negara lain di dunia sangat terkesan dengan prestasi di Indonesia.
Dubes Rut Kruger Giverin mengucapkan selamat kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya, KLHK, dan pemerintah Indonesia atas prestasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Dia berharap prestasi Indonesia dapat memberikan inspirasi bagi negara lain untuk mengambil langkah mengatasi krisis perubahan iklim dan alam.
“Saya berharap kemitraan antara Indonesia dan Norwegia dapat memberikan inspirasi bagi dunia,” ujar Dubes Rut Kruger Giverin.
Dirut BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan ada 5 sektor yang menjadi area dari penggunaan dana kontribusi dari Norwegia.
Pertama, penguatan perlindungan hutan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kedua, investasi, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perhutanan sosial.
Ketiga, konservasi keanekaragaman hayati. Keempat, pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut. Kelima, penguatan penegakan hukum.
Dia juga mengatakan ditandatanganinya kesepakatan ini kembali mencetak sejarah bahwa komitmen dari pemerintah Indonesia itu bukan sekadar retorika.
“Bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi bisa diimplementasikan dan sudah diakui,” ujar Joko Tri.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari