jpnn.com - JPNN.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, transisi demokrasi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat prosedural, tetapi harus membawa perubahan nilai, pola pikir, dan perilaku.
Pasalnya, fundamental demokrasi Indonesia sedang dalam ujian yang serius.
BACA JUGA: Percayalah, Tak Mungkin Akom Tinggalkan Golkar
"Kita harus mampu membangun demokrasi yang berkeadaban, yaitu demokrasi yang membawa kebaikan dan keluhuran. Bukan demokrasi yang membawa benih-benih perpecahan bagi keutuhan bangsa," jelas dia melalui keterangan tertulis, Rabu (28/12).
Dia menjelaskan, fundamental demokrasi Indonesia tidak akan tumbuh kuat tanpa penegakan hukum dan pemahaman terhadap filosofi kehidupan berbangsa untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan antar komponen bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam menjaga semangat ke-Indonesia-an yang plural.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Ini Ada Pesan dari Golkar soal TKA Tiongkok
"Kedewasaan berpolitik juga mesti menjadi penuntun. Kita tidak boleh terjebak dalam hiruk pikuk politik sosial media yang terkadang penuh dengan ujaran kebencian dan berbagai berita hoax. Perbedaan dan sikap politik tak boleh membelah anak bangsa pada perpecahan, perbedaan harus menjadi kekuatan dalam memantapkan kebinnekaan, kemajemukan,” jelasnya.
Novanto menegaskan, politik pada hakikatnya adalah upaya untuk membangun konsensus demi kehidupan bersama yang menjamin rasa aman, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
BACA JUGA: Golkar Dukung Akom Gugat Keputusan MKD, Asalkan...
Politik yang tumbuh baik, lanjut dia, akan linear dengan hal-hal positif. Sementara politik yang penuh dengan ancaman, kebencian dan pembunuhan karakter hanya akan melahirkan keburukan.
"Maka peranan partai politik sebagai wadah partisipasi politik warga negara harus ditingkatkan. Partai politik perlu memberikan perhatikan pada pendidikan politik masyarakat, partai politik tidak boleh hanya mengejar kekuasaan semata, tapi lupa untuk mendidik masyarakat supaya lebih dewasa dalam berpokitik. Lebih dari itu partai politik harus hadir ditengah masyarakat untuk memberi solusi,” jelasnya.
Pada tahun 2017, lanjutnya, kita juga dihadapkan dengan pilkada serentak tahap kedua. Ada 101 daerah yang akan mengalami suksesi kepemimpinan. Rakyat harus dipahamkan agar dapat memilih pemimpin yang visioner.
"Pemimpin yang dapat membawa perubahan untuk kemajuan daerahnya. Karena itu rakyat harus menentukan pemimpinnya secara demokratis bukan karena politik uang atau pencitraan yang bersifat semu," jelas Novanto.
Indonesia, lanjutnya, juga dituntut untuk terus meningkatkan kinerja demokrasi yang masih dalam tahap sedang. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri kini mencapai angka 72,82. Kesadaran politik masyarakat yang ditunjukkan dengan hak-hak politik juga mengalami kenaikan sebesar 6,91 poin, naik dari 63,72 menjadi 70,63.
"Tapi, kebebasan sipil dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi menurun. Indeks kebebasan sipil turun 2,32 poin dari 82,62 menjadi 80,30) sedangkan lembaga-lembaga demokrasi turun cukup tinggi mencapai 8,94 poin dari 75,81 menjadi 66,87,” jelasnya.
Novanto jelaskan, ini menjadi tantangan karena kepercayaan masyarakat terhadap kinerja parlemen cenderung terus menurun. DPR perlu melakukan merevitalisasi agar lebih optimal dalam membuat UU, menyusun anggaran untuk rakyat serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat.
"Peningkatan fungsi pengawasan juga perlu di mantapkan demi tegaknya mekanisme check and balances, karena demokrasi yang sehat membutuhkan kontrol dalam pemerintahan dan pembangunan," demikian Setya Novanto. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Yakin Tahun Depan Perekonomian Bakal Lebih Baik
Redaktur & Reporter : Adil