Novanto Dinilai Tak Punya Legitimasi Moral

Selasa, 03 Mei 2016 – 21:52 WIB
Setya Novanto. Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Para pemilik hak suara dalam Munaslub Golkar diingatkan untuk tidak memilih Setya Novanto sebagai ketua umum. Pasalnya, langkah tersebut diyakini hanya akan menjadi bumerang bagi partai beringin. 

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno mengatakan, Golkar seharusnya menggunakan ajang Munaslub sebagai alat untuk memperbaiki citra. Sementara Novanto jelas-jelas merupakan sosok yang dipandang negatif oleh publik karena keterlibatannya dalam skandal "Papa Minta Saham"

BACA JUGA: Apa Kabar Hukuman Mati Mary Jane?

"Legitimasi moralnya (Novanto) sudah runtuh," kata Adi.

Selain itu, lanjut Adi, Golkar juga harus bisa menjauhkan diri dari praktik politik uang. Golkar mestinya mampu keluar dari kesan negatif soal mahar politik, termasuk aroma logislitik lainnya.

BACA JUGA: Panglima: Kalau Ada Musuh, Kamu Hadapi Duluan

Tapi, Adi khawatir proses Munaslub justru membuat Golkar kembali terpuruk. Pasalnya, belum apa-apa panitia Munaslub sudah mewajibkan kandidat menyetor sejumlah uang.    

"Tak heran, munaslub menegaskan bahwa politik suksesi di Golkar cukup mahal. Kredibilitas, moralitas, dan integritas menjadi sesuatu yang tak penting bagi Golkar. Ujung-ujungnya adalah pertarungan logistik para kandidat," kata Adi.

BACA JUGA: Mereka Mengaku Mualaf Agar Selamat dari Abu Sayyaf, Kisahnya...

Dia pun menilai situasi ini tak lepas dari manuver Novanto dan loyalisnya untuk merebut kursi Golkar 1. Pasalnya, kepanitiaan munaslub diisi oleh orang-orang dekat mantan ketua DPR itu.  

Lagipula, pertarungan logistik tentu akan sangat menguntungkan Novanto sebagai salah satu elite Golkar yang paling kuat dari sisi finansial. "Dari awal munaslub lebih didesain untuk memenangkan Setya Novanto," tuturnya. 

Sebagai solusi, Adi menyarankan agar mekanisme dan aturan munaslub kembali diperjelas, termasuk melibatkan penegak hukum untuk bertindak sebagai pengawas.

"Toh, proses pencalegan saja transparan soal pendanaan. Di pencalegan itu sumbangan untuk kandidat dibatasi dan harus jelas siapa penyumbangnya. Tak ada dan tak boleh lagi penyumbang atas nama Allah. Kenapa suksesi di partai tak bisa begitu," pungkasnya. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Detik-detik Menegangkan Saat Abu Sayyaf Sandera ABK Brahma 12


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler