NU Minta PKB Kawal Rekomendasi Alim Ulama

Senin, 01 Oktober 2012 – 00:01 WIB
JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) tak mau rekomendasi Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Alim Ulama di Cirebon beberapa waktu lalu hanya bergulir sebagai wacana semata.  NU pun menginginkan rekomendasi itu benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka itu pula, NU mendorong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat melakukan upaya nyata sehingga rekomendasi para alim ulama yang ditujukan kepada pemerintahanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa terealisasikan. Sekjen PBNU KH Marsudi Syuhud menyatakan bahwa seluruh pihak tak pelu ragu tentang efektifitas rekomendasi para alim ulama NU.

"Apakah hasil Munas tersebut dapat diterima dan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, jawabnya sangat bisa. NU dan PKB dalam kaitan berbangsa dan bernegara dianggap mampu untuk mengawal dan mengarahkan hal tersebut," kata Marsudi  dalam acara sosialisasi hasil Munas & Konbes NU di Kantor DPP PKB di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/9).

Dalam acara yang dihadiri seluruh pengurus DPW PKB se-Indonesia itu Marsudi juga mengatakan, NU dan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu memiliki ideologi sama. Untuk itu dalam rangka pembangunan secara umum, lanjutnya, NU dan PKB berjuang demi kemaslahatan umat.

Menurut Marsudi NU dan PKB tak bisa dipisahkan. Karenanya di acara yang juga dihadiri pengurus teras DPP PKB, anggota Fraksi PKB DPR dan para ulama NU itu menegaskan bahwa keduanya harus bisa bekerja bersama.

"Sinergi antara PKB dan ulama NU  sudah terbukti mampu menembus jalur birokrasi negara," kata Marsudi seraya mengatakan, peran PKB dalam memperjuangkan nilai-nilai NU itu terwujudkan dalam upaya menghasilkan maupun merevisi undang-undang yang prorakyat.

Sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan kadernya bahwa politik bukan lahan ntuk mencari uang. Menurutnya, kader PKB juga harus mampu menghndari hal-hal pragmatis yang hanya untuk kepentingan sesaat.
 
“Berpolitik adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik, bukan politik pragmatis. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah cita-cita pendahulu kita yang harus di wujudkan,” pintanya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbakar, Jenazah Sulit Dikenali

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler