jpnn.com - JAKARTA - Komisi III DPR tengah membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir memastikan bahwa revisi KUHP dan KUHAP takkan melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses penyadapan, penyidikan dan penuntutan.
"Sedang mulai membahas yang jelas kita tidak akan memperlemah KPK," kata Nudirman di KPK, Jakarta, Selasa (29/10). Kehadirannya di KPK menjadi narasumber dalam diskusi bulanan bertajuk "RUU KUHP dan KUHAP serta implikasi hukum terhadap Praktik Pemberantasan Korupsi".
BACA JUGA: Beredar Foto Bugil Diduga Sespri Kapolda Lampung
Justru, Nudirman menjelaskan, revisi KUHP dan KUHAP akan memperkuat kewenangan komisi yang dipimpin Abraham Samad itu. "Penyadapan, penyidikan dan penuntutan adalah senjata ampuh KPK. Selain itu karena ada asas universal, lex spesialis lex generalis yang berlaku diseluruh dunia," katanya.
Politisi Golkar itu menjelaskan proses penyidikan dan penuntutan biasanya terpisah. Namun demikian, untuk KPK proses penyidikan dan penuntutan disatukan. "Dikhawatirkan jika dipisah penyidikan dan penuntutan akan belok-belok," kata Nudirman. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Tak Cukup Rhoma dan Mahfud, PKB Incar JK
BACA JUGA: Sutarman Diminta Serahkan Penanganan Korupsi ke KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Anggap Sutarman Kapolri Keren
Redaktur : Tim Redaksi