JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menanggapi santai pengaduan Forum Education Forum dan LBH yang menolak digelarnya Ujian Nasional (UN). Menurutnya, penolakan itu sudah ada sejak dirinya belum menjabat menteri.
"Tidak ada ceritanya putusan Mahkamah Agung (MA) melarang UN. Yang jelas, perdebatan UN itu sudah ada sebelum saya masuk. Jadi intinya tidak ada kata yang melarang pelaksanan UN. Saya berani jamin itu. Tapi pemerintah harus melakukan perbaikan mutu-mutu sekolah termasuk fasilitas dan sarana dan prasarana," ungkap Nuh kepada JPNN di ruang kerjanya, Kamis (8/3) malam.
Penolakan UN membahas mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 2596 K/PDT/2008 mengenai pelaksanaan UN. Para perwakilan Education Forum dan LBH Jakarta mengeluhkan tindakan pemerintah yang tetap melaksanakan UN, padahal sudah ada keputusan MA.
Jadi, lanjut Nuh, mengenai aduan-aduan semacam ini dinilai sudah terlambat. Karena kata dia, DPR hingga saat ini terus menyetujui anggaran untuk pelaksanaan UN. Artinya, UN itu memang disetujui sehingga disediakan anggarannya.
"Kawan-kawan di DPR juga ikut konfirmasi ke MA. Kata melarang UN itu memang tidak ada. Sekarang bukan jamannya UN itu tidak benar dan lain-lain. Diskusi mengenai itu sudah selesai, sekarang yang harus kita lakukan bagaimana pelaksanaan UN jujur dan kredibel, serta UN bisa dipakai untuk ke jenjang yang lebih tinggi," ujarnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muna Kekurangan Guru di Desa
Redaktur : Tim Redaksi