JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menyesalkan amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Terlebih, kekacauan disebabkan distribusi naskah soal UN yang terlambat dan di sebagian daerah lainnya jumlah naskah soal kurang.
Priyo pun heran, mengapa pelaksanaan UN di 11 provinsi harus ditunda.
"Iya sebetulnya tidak boleh ada, karena kan seharusnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Bayangkan kalau karena alasan teknis kemudian UN mundur, itukan tidak boleh," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Dia menilai yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah dan kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) menjamin tidak ada kebocoran.
"Karena ini akan mencederai sistem pengelolaan pendidikan kita," ucapnya.
Politisi Partai Golkar tersebut mengaku menyetujui jika nantinya Komisi X DPR berniat untuk melakukan pemanggilan terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh.
"Ini masih reses saya belum tahu apakah Komisi X akan minta ijin pimpinan DPR untuk menggelar rapat istimewa, saya belum mendapat itu. Tapi kalau memandang perlu saya akan setujui," kata dia.
Priyo menyatakan, penundaan UN sangat merisaukan. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Bahkan dia menilai seharusnya tidak boleh ada kejadian seperti ini.
"Apa-apaan ini seperti panitia dadakan saja. Kan ini sudah berlangsung lama," tandasnya. (gil/jpnn)
Priyo pun heran, mengapa pelaksanaan UN di 11 provinsi harus ditunda.
"Iya sebetulnya tidak boleh ada, karena kan seharusnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Bayangkan kalau karena alasan teknis kemudian UN mundur, itukan tidak boleh," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Dia menilai yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah dan kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) menjamin tidak ada kebocoran.
"Karena ini akan mencederai sistem pengelolaan pendidikan kita," ucapnya.
Politisi Partai Golkar tersebut mengaku menyetujui jika nantinya Komisi X DPR berniat untuk melakukan pemanggilan terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh.
"Ini masih reses saya belum tahu apakah Komisi X akan minta ijin pimpinan DPR untuk menggelar rapat istimewa, saya belum mendapat itu. Tapi kalau memandang perlu saya akan setujui," kata dia.
Priyo menyatakan, penundaan UN sangat merisaukan. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Bahkan dia menilai seharusnya tidak boleh ada kejadian seperti ini.
"Apa-apaan ini seperti panitia dadakan saja. Kan ini sudah berlangsung lama," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UN Diundur, Mendikbud Didesak Mundur
Redaktur : Tim Redaksi