JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh memastikan perubahan kurikulum 2013 beserta pengganggarannya bukanlah Hambalang jilid II seperti kecurigaan banyak pihak. Ini disampaikan M Nuh menanggapi langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Tolak Kurikulum 2013 yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mengawasi proyek kurikulum karena sangat potensi dikorupsi.
"Kita juga tidak ingin main-main di anggaran. Ada yang bilang, katanya kurikulum 2013 seperti Hambalang. Bukan. Anggarannya memang besar, sangat besar," kata M Nuh saat ditemui di kantornya, Jumat (22/3).
Karena besarnya anggaran perubahan kurikulum, baik untuk pengadaan buku hingga pelatihan guru, maka Mendikbud mengaku senang jika ada yang meminta prosesnya diawasi oleh KPK.
"Ada yang minta KPK ngawasi, kami senang. Orang mantan pimpinan KPK ada di sini. Inspektorat pengawasannya melekat. Karena itu kalau diawasi monggo. Bahkan kita invite KPK untuk sama-sama ngamankan ini," kata Nuh dengan santai.
Sejalan dengan anggaran ini, Nuh juga tidak mempersoalkan mengenai polemik anggaran yang saat ini masih berjalan di DPR. Karena menurut dia, anggaran Kemdikbud sebesar Rp73 triliun lebih sudah mendapat persetujuan Komisi X DPR tanggal 21 Desember 2012 lalu.
Jadi sSaya berpegang pada persetujuan Komisi X DPR bulan Desember 2012. Sudah clear, sekarang proses pencairan saja. Jadi tidak perlu dikhawatirkan jadi seperti Hambalang," tegas Nuh menambahkan, perubahan kurikulum 2013 sudah dibahas sebelum anggaran itu disetujui.
Diketahui anggaran perubahan kurikulum mengalami tiga kali perubahan. Mulai dari Rp687 miliar, kemudian naik jadi Rp1,3 triliun dan terakhir berhenti di angka Rp2,49 triliun. dari anggaran sebesar itu, Rp1,3 triliun digunakan untuk pengadaan buku gratis bagi siswa dan guru yang akan menjalankan kurikulum baru.(fat/jpnn)
"Kita juga tidak ingin main-main di anggaran. Ada yang bilang, katanya kurikulum 2013 seperti Hambalang. Bukan. Anggarannya memang besar, sangat besar," kata M Nuh saat ditemui di kantornya, Jumat (22/3).
Karena besarnya anggaran perubahan kurikulum, baik untuk pengadaan buku hingga pelatihan guru, maka Mendikbud mengaku senang jika ada yang meminta prosesnya diawasi oleh KPK.
"Ada yang minta KPK ngawasi, kami senang. Orang mantan pimpinan KPK ada di sini. Inspektorat pengawasannya melekat. Karena itu kalau diawasi monggo. Bahkan kita invite KPK untuk sama-sama ngamankan ini," kata Nuh dengan santai.
Sejalan dengan anggaran ini, Nuh juga tidak mempersoalkan mengenai polemik anggaran yang saat ini masih berjalan di DPR. Karena menurut dia, anggaran Kemdikbud sebesar Rp73 triliun lebih sudah mendapat persetujuan Komisi X DPR tanggal 21 Desember 2012 lalu.
Jadi sSaya berpegang pada persetujuan Komisi X DPR bulan Desember 2012. Sudah clear, sekarang proses pencairan saja. Jadi tidak perlu dikhawatirkan jadi seperti Hambalang," tegas Nuh menambahkan, perubahan kurikulum 2013 sudah dibahas sebelum anggaran itu disetujui.
Diketahui anggaran perubahan kurikulum mengalami tiga kali perubahan. Mulai dari Rp687 miliar, kemudian naik jadi Rp1,3 triliun dan terakhir berhenti di angka Rp2,49 triliun. dari anggaran sebesar itu, Rp1,3 triliun digunakan untuk pengadaan buku gratis bagi siswa dan guru yang akan menjalankan kurikulum baru.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Sertifikasi Guru Kurang Rp9,6 M
Redaktur : Tim Redaksi