jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberatkan rakyat kecil.
Menurutnya bantuan tunai langsung (BLT) BBM yang diambil dari Kas Negara senilai Rp 12,4 triliun bukanlah solusi.
BACA JUGA: DPR RI Tampung Aspirasi RUU Hukum Acara Perdata di Bali
Meskipun pemerintah menyalurkan BLT, tetapi hanyalah sementara.
BLT tersebut tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat kecil.
BACA JUGA: Komisi III DPR Yakin Banyak Pejabat ASN Imigrasi Mumpuni Jadi Dirjen
“Besaran BLT BBM senilai Rp 600 ribu akan dibagikan kepada 20,65 juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam DTKS yang diberikan dalam dua tahap dalam rentang 4 bulan," ungkap Nur Azizah dalam siaran persnya, baru-baru ini.
"Dana yang diberikan tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang akan timbul," sambungnya.
BACA JUGA: Puan Membawa DPR Terus Bekerja untuk Bantu Pencapaian SDGs
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar di saat kondisi ekonomi global tidak menentu akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat.
Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga tidak menyebabkan volume penggunaannya melonjak tajam.
“(Kenaikan harga BBM) ini tentu mencekik masyarakat kecil, seperti nelayan di beberapa wilayah yang mengandalkan subsidi BBM," tuturnya.
Dengan kenaikan (harga BBM) ini, kata dia, maka nelayan harus berhenti melaut.
Sebab, pengeluaran menjadi lebih besar dari pendapatan.
"Kenaikan harga BBM ini tidak membuat harga ikan juga naik," kritik Nur Azizah.
Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI tersebut, pemerintah harus memiliki pertimbangan yang matang akan dampak yang ditimbulkan dari harga BBM naik.
Terdapat hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang kaya, sedangkan subsidi LPG sebesar 76 persen justru dinikmati oleh masyarakat mampu.
Adapun masyarakat miskin dan rentan yang merasakan subsidi listrik hanya sekitar 26 persen.
Hal itu menunjukkan penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran.
Untuk itu, menurutnya pemerintah perlu segera melakukan koreksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite hanya dijual kepada masyarakat kurang mampu, pelaku ekonomi kecil dan transportasi umum.
"Pemerintah harus segera melakukan tindakan. Dengan berkurangnya volume BBM bersubsidi namun tepat sasaran, maka BBM bersubsidi tersebut tidak perlu dinaikkan harga jualnya," papar Nur Azizah.
Nur Azizah menjelaskan, saat ini banyak beredar isu penyelundupan BBM bersubsidi beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, Polri baru saja me ringkus penimbun sekaligus pengoplos puluhan ton BBM bersubsidi.
Hal itu menimbulkan potensi kerugian negara yang juga tidak sedikit, bahkan ditaksir hingga Rp 11 miliar.
“Penangkapan yang dilakukan Polri ini menjadi bukti adanya penyelundupan BBM," tandas Nur Azizah. (jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunjungi Kota Batu, Komisi IV DPR Temukan Masalah Serius Soal Produktivitas Apel
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian