jpnn.com - TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepri.
"Jelas, nanti kita akan melakukan evaluasi menyeluruh. Karena ini sudah menjadi pesan Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi," ujar Nurdin menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (3/6) lalu disela-sela menghadiri syukuran menyabut puasa di Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri.
BACA JUGA: Astaghfirullah, Tertebas Dodos, Darah Segar Mengucur, Hiii...
Menyikapi permintaan Pak Menteri, Nurdin mengharapkan semua SKPD di Pemprov Kepri berbenah dan meningkatkan kinerjanya. Serta lebih inovatif. Karena target Kepri kedepan adalah mendapatkan penilaian yang lebih baik lagi, terkait tata kelola pemerintahan Provinsi Kepri.
"Untuk membangunan Kepri lebih maju dan lebih baik lagi, Kita harus sama-sama berbenah. Meskipun saat ini, kita didera defisit anggaran, tetapi jangan menjadi halangan. Karena banyak cara yang bisa kita lakukan," jelasnya seperti dikutip batampos (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Ngeeeeeng! Brakkkkk... Pemuda Bergitar Terpental Masuk Parit
Sementara itu, Menpan Yuddy saat menghadiri Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FORKA3PAN-RB) dilingkup Pemerintah Kepulauan Riau, Jumat (3/6) lalu di Aula kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang juga sudah berpesan kepada Gubernur Kepri. Dengan tegas dikatakannya, Pak Gubernur harus berani mengganti Kepala SKPD yang tidak kompeten.
"Saya yakin, Pak Gubernur Kepri bisa membawa Kepri menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, jika Kepala SKPD-nya tidak kompeten, sebaiknya diganti. Dalam hal ini, Pak Gubernur harus berani bertindak," tegas Yuddy.
BACA JUGA: Adik Ketua MPR Bentuk Tim Relawan dan sudah Disebar hingga RT
Ditambahkannya, bukan hanya Kepala SKPD, bagi bawahannya yang tidak kompeten dan tidak disiplin juga harus ditindak. Untuk apa negara menggaji ASN yang tidak kompeten dan tak disiplin. Rakyat juga setuju kalau ASN seperti itu, dirasionalisasikan.
"Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan, disiplin kerja, dan kompetensi kerja yang ditingkatkan lagi," jelasnya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh..Ombak Tinggi Tiga Meter Sapu Rumah Nelayan
Redaktur : Tim Redaksi