jpnn.com - PADANG - Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Nurdin Halid memastikan kubu Aburizal Bakrie (ARB) menolak wacana musyawarah nasional (Munas) Bersama yang dihadiri kedua kubu.
Ini ditegaskan Nurdin Halid usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke IX Partai Golkar Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Senin (11/1).
BACA JUGA: Ical Bicara soal Sikap Golkar ke Pemerintah, Prabowo dan KMP
“Dari surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Kemenkum HAM tempo hari, dan sesuai dengan hukum yang ada, maka Munas Bali yang sah dan telah sesuai AD/ART,” kata dia kepada para wartawan.
Dia menerangkan, sejak awal kedua kubu sudah sepakat menghormati proses hukum. "Kesephaman itu menyangkut sama-sama menghargai proses hukum dan menghormati keputusan hukum. Namun yang terjadi, mereka (kubu Agung, red) justru mengingkari keputusan hukum tersebut," kata Nurdin.
BACA JUGA: MotoGP 2017? Dananya Ada Nggak sih...
Dia tekankan, setiap kader harus konsisten harus menegakkan AD/ART partai tersebut." Boleh saja munas dilaksanakan asal tetap harus dalam kontek penjelmaan AD/ART partai. Di luar itu saya pasti tentang," tegas Nurdin.
Nurdin mengatakan, secara hukum, kepengurusan Partai Golkar yang sah adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. (zil/sam/jpnn)
BACA JUGA: Maaf! Nasib Pelaksanaan MotoGP di Indonesia Masih Tanda Tanya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Anggap Agung Cs Sudah Tamat
Redaktur : Tim Redaksi