jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan proses hukum terhadap kader-kader partainya yang terlibat korupsi.
Hal terkait dengan kesaksian mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang mengaku pernah memberikan uang USD 200 ribu kepada Komisi VII DPR sebagai tunjangan hari raya (THR). Menurutnya, jumlah uang itu diserahkan ke anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Tri Yulianto.
BACA JUGA: MK Ombudsman Rekomendasikan Azlaini Agus Dipecat
‪‪"Saya kira kami tidak perlu ada apa-apa, diperbesar. Kami percaya. Proses di KPK silakan berjalan. Kami yakin KPK berkeadilan. Karena negeri ini negeri yang berdemokrasi," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/11).
Namun Nurhayati berharap KPK tidak tebang pilih dan media juga tidak hanya menyudutkan PD dalam setiap pemebritaan di KPK. Sebab, menurutnya, bukan hanya kader PD yang pernah disebut baik dalam dakwaan tersangka korupsi maupun kesaksian persidangan.
BACA JUGA: KPK Sudah Sita 18 Mobil Terkait Kasus Akil Mochtar
"Cek di KPK. Apakah hanya (kader) PD yang isinya di KPK. yang sudah tersangka itu mana? Hanya PD yang jadi tersangka? Apakah di DPR hanya demokrat. Yang ada di KPK itu bukan hanya baru disebut di BAP, ada yang sudah disebut dan dijadikan tersangka, kemana beritanya," kata Nurhayati dengan dana tinggi.
Nurhayati merasa partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu tersudutkan oleh pemberitaan kasus-kasus korupsi di KPK. Sebab, setiap hari dan setiap pagi dirinya hanya disuguhi pemberitaan terkait Demokrat.
BACA JUGA: PAN Yakin Dulang Suara di Dapil VI Jabar
"Saya jadi bertanya-tanya, kemana yang lainnya. Kami ingin KPK menuntaskan kasus.‬‬ ‪‪Sebagai Ketua Fraksi saya merasakan adanya ketidakberimbangan," tandasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ForDIS Kabupaten/Kota Segera Dideklarasikan
Redaktur : Tim Redaksi