jpnn.com - JEMBER - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengajak semua kalangan bersinergi membenahi penempatan dan meningkatkan perlindungan TKI.
Hal itu disampaikan Nusron dalam acara Jambore Buruh Migran Indonesia (BMI), di Universitas Negeri Jember, Selasa (24/11).
BACA JUGA: Surat Suara Boleh Tak Dicetak Ulang. Asal....
Acara tersebut diselenggarakan dengan melibatkan para pihak yang peduli terhadap Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri (P2TKLN) dan dihadiri Rektor Universita Negeri Jember Muhamad Hasan, Direktur Mmigrant Care Anis Hidayah, dan para utusan LSM yang peduli P2TKLN.
"Kami mohon maaf karena para TKI belum memperoleh dukungan maksimal. Karenanya kami mengajak agar semua pihak, masyarakat, pemerintah, bekerjasama memberikan rasa aman, nyaman dan biaya yang murah kepada para TKI," kata Nusron.
BACA JUGA: Begini Penjelasan Fahri Hamzah tentang MKD
Nusron Wahid menggaris bawahi permintaan maaf itu karena para TKI sesungguhnya telah memberi kontribusi yang sangat berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek ekonomi, kata dia, TKI pada tahun lalu telah mengirimkan devisa USD 8,4 miliar atau Rp 110 triliun.
"Sementara tahun ini ditargetkan Rp 140 triliun atau 1 persen dari Produk Domestik Bruto. Suatu jumlah yang sangat berarti dan merupakan dana segar," ujarnya.
BACA JUGA: Soal Inovasi Layanan Publik, Menteri Yuddy Minta Daerah Belajar ke Yogya
Nusron menjelaskan, momentum untuk bekerjasama itu ada karena saat ini sedang dilakukan revisi atas Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
"UU baru ini diharapkan dapat memproteksi TKI dari aspek pelanggaran HAM dan dilain pihak meningkatkan pendapatan," ungkap Nusron.
Dalam kesempatan sama, anggota Komisi IX DPR Nur Suhid mengatakan, usulan perubahan UU tentang TKI kini sedang digarap Panitia Kerja Komisi IX DPR setelah itu akan dikirimkan ke Badan Musyawarah, untuk kemudian diputuskan apakah akan dibahas Komisi IX saja atau lintas komisi.
"Saya sendiri mengharapkan agar dibahas di lintas komisi yang melibatkan Komisi III, I , IX atau komisi lain karena secara sekaligus melibatkan para pihak terkait," tukasnya. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kata LPPOM, Pegawai Solaria Akui Bumbunya Berbahan Babi
Redaktur : Tim Redaksi