jpnn.com, JAKARTA - Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatera), Nusron Wahid menilai pidato Victor Laiskodat di depan konstituennya tak perlu diributkan dan dibesar-besarkan. Menurut Nusron, pidato itu bersifat internal partai Nasional Demokrat.
"Kalau memang partai-partai itu semua mendukung Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebaiknya dibuktilan secara kongkrit di lapangan, jangan hanya jargon. Salah satu bukti itu ya mendukung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Sebab pengingkaran HTI terhadap Pancasila itu nyata," kata Nusron, Sabtu (5/8).
BACA JUGA: Yusril Tegaskan PBB Siap Tampung Anggota HTI dan FPI
Dia mengungkapkan, dalam doktrin dakwahnya HTI menganggap Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam. Nusron menilai, kalau sudah tidak percaya dan tidak mengakui Pancasila sebagai falsafah negara berarti juga tidak mengakui UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
"Kalau sudah tidak mengakui itu konstittusi, berarti juga tidak mengakui UU sebagai turunan konstitusi. Terus atas dasar apa membela HTI, wong dia tidak mengakui segala produk falsafah, konstitusi dan UU yang ada," ujarnya.
BACA JUGA: Rektor Klaim tak Ada Dosen dan PNS di Untan jadi Anggota HTI
Nusron melanjutkan, semua pihak tentu senang karena semua partai berlomba mengaku Pancasilais dan nasionalis serta Pro-NKRI. "Namun kok anehnya ada pihak-pihak yang mengaku Pancasilais justru membela mati-matian HTI yang anti-Pancasila. Semua partai mengaku pro-NKRI dan mengatakan NKRI harga mati. Lega rasanya. Tapi kok anehnya mati-matian bela HTI ketika dibubarkan, dengan dalih apa pun," tuturnya.
Menurut Nusron, ajarah HTI adalah khilafah islamiyyah, negara berbasis Islam secara global dan mendunia. "Masa Indonesia yang besar dan berdaulat ini, mau dijadikan subordinasi khilafah islamiyyah globaliyyah itu. Tidak bisa. Indonesia harus tegak dan berdiri secara utuh dalam konsepsi NKRI," tegasnya.
BACA JUGA: Massa Aksi 287 Masuk, Penggugat Perppu Ormas jadi 6 Pemohon
Jadi, lanjut Nusron, boleh saja antarpartai berbeda pandangan dan saling mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun kalau menyangkut falsafah dan konstitusi yang sifatnya fundamental, seharusnya kompak dan menyingkirkan kepentingan jangka pendek.
"Masalah ajarah khilafah Islamiyyah yang sudah dikampanyekan dengan agitasi dan tindakan nyata ini, sudah menyangkut fundamental negara. Kok masih dilihat dengan sudut pandang permainan politik," pungkasnya. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat! Jangan Pakai Atribut HTI saat Aksi 287
Redaktur & Reporter : Adek