jpnn.com - PURBALINGGA - Biaya bertarung di ajang pemilihan kepala desa (Pilkades) hingga saat ini masih dinilai tinggi. Biaya tersebit bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk satu bakal calon untuk menjaring pendukung. Kondisi itu dinilai rawan menyebabkan penyimpangan jika calon kades yang terpilih itu menjabat.
“Secara matematika, bengkok selama menjabat paling tinggi hanya 300 juta. Padahal saat nyalon menjadi kades, ada yang habis sampai 400 juta sampai 700 juta. Ini memicu kades bekerja tidak tenang dan selalu mencari peluang untuk memenuhi kepentingan pribadinya sendiri,” jelas Ketua Komisi I DPRD Purbalingga, Sugimin, Jumat (26/12).
BACA JUGA: Tarik Tunai di ATM Melonjak, Awas Uang Palsu
Penyimpangan yang mungkin terjadi jika kades terpilih berbiaya mahal diantaranya bermain- main dengan seleksi perangkat desa, dana pajak bumi dan bangunan dan lainnya. Prinsipnya, saat ada celah, ia akan tergoda. Terlebih nantinya akan ada dana desa yang bisa mencapai miliaran per tahunnya, yang dikucurkan dari APBN.
Ia melalui Komisi yang dipimpinnya terus mendorong ada perubahan regulasi terkait masalah ini. Untuk menekan dana si calon, antara lain agar porsi biaya pilkades dari pemerintah ditambah. Sehingga, beban bakal calon kades yang disumbangkan ke panitia bisa sedikit. Dia juga berharap, pemilih bisa lebih cerdas.
BACA JUGA: Ribuan Proposal Bantuan 2015 Sudah Menumpuk
“Masih ada waktu sebelum pelaksanaan pilkades serentak di 19 desa pada Maret mendatang. Juklak dan juknis maupun perbup yang mengaturnya harus lebih mendukung penambahan biaya pilkades dari pemerintah. Karena jika dikalkulasi, saya rasa biaya pilkades untuk 19 desa itu sangat terjangkau oleh pemerintah,” tambahnya.
Seperti diketahui, belasan desa akan menghelat pilkades tahun depan. Desa tersebut adalah Desa Selanegara, Slinga, Pengalusan, Jambu Desa Karanganyar, Tumanggal. Kemudian Bukateja, Karangreja (Kutasari), Baleraksa dan Danasari.
BACA JUGA: Bandung Dilanda Banjir, Mendag Pastikan Stok Pangan Aman
Selanjutnya Bantarbarang, Gumiwang, Tlahap Kidul dan Langgar. Hingga saat ini masih mengalami kekosongan dan dipimpin Penjabat (Pj) Kades.
Sedangkan besarnya bantuan keuangan dari pemerintah untuk masing- masing desa penyelenggara Pilkades di tahun- tahun sebelumnya berkisar Rp 10 juta- Rp 12 juta. Dana tersebut didasarkan pada jumlah pemilih di setiap desa bersangkutan. (amr/bdg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tol Kanci-Pejagan Banyak Lubang
Redaktur : Tim Redaksi