jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membeberkan total kebutuhan investasi pada 2022 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan total kebutuhan investasi tahun depan nyaris mencapai Rp 6.000 triliun.
BACA JUGA: Bappenas Beberkan Syarat Agar Target Pertumbuhan Ekonomi Tercapai
“Dibutuhkan investasi sebesar Rp 5.891,4 triliun hingga Rp 5.931,8 triliun dan diperlukan peran investasi non pemerintah dan swasta untuk memicu investasi dan menjaga sektor-sektor yang sedang idle,” ujar Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat di Jakarta, Kamis (29/4).
Suharso mengatakan sebanyak 83 persen dari kebutuhan investasi nasional tersebut diharapkan datang dari sektor swasta.
BACA JUGA: Bappenas Sebut Ada Empat Kendala Integrasi Dana Bantuan
Dia memerinci investasi swasta sebanyak Rp 4.948,9 triliun-Rp 4.857,7 triliun dan investasi dari BUMN sebanyak Rp 503,1 triliun-Rp5 77,0 triliun.
"Investasi pemerintah sebanyak Rp 439,4 triliun-R p497,0 triliun," beber dia.
Berdasarkan perincian tersebut, Suharso menargetkan ICOR pada 2022 akan lebih rendah yakni 6,24, turun dibandingkan proyeksi 2021 sebesar 8,16 persen.
"Oleh karena itu, investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih efisien," kata Suharso.
Lebih lanjut, Suharso menuturkan investasi tersebut digunakan untuk proyek prioritas strategis (major project) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
“Major project misalnya ada 5 smelter dengan target operasi 2022, yaitu kawasan Halmahera Selatan, Maluku Utara ada 2 smelter, Kotabaru, Kalimantan Selatan 1 smelter, Ketapang, Kalimantan Barat 1 smelter, Waringin Barat, Kalimantan Tengah 1 smelter,” papar Suharso.
Adapun total kebutuhan dana major project kawasan industri prioritas sebanyak Rp 210,722 triliun dengan strategi pendanaan APBN 3,64 persen, swasta 89,49 persen, KPBU 6,83 persen, dan PHLN 0,04 persen.
Kemudian total kebutuhan dana rencana investasi smelter mencapai Rp 346,35 triliun dengan rincian strategi pendanaan ditanggun swasta sebanyak 93,3 persen dan BUMN 6,7 persen.
"Pendanaan major project pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi berasal dari APBN, BUMN, dan swasta dengan pembagian peran yang jelas,” kata Suharso. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia