Oalaah..Mbah Moen pun Dikacangin Djan Faridz Cs

Rabu, 24 Februari 2016 – 04:58 WIB
Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair (Mbah Moen). Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - PPP kubu Djan Faridz tampaknya benar-benar bersikeras menolak jalan islah yang diusulkan banyak pihak. Bahkan Ketua Majelis Syariah Maimoen Zubair alias Mbah Moen sekalipun tidak bisa melunakkan sikap kubu Muktamar Jakarta tersebut.

Politikus Senior PPP kubu Djan Faridz, Tosari Wijaya tegas mengatakan bahwa pihaknya menolak berbagai bentuk intervensi. Terutama dari pemerintah melalui Kemenkumham. 

BACA JUGA: Masih Bingung Soal Bela Negara, Buka Situs Ini

"Pemerintah kembali mengobok-obok PPP lagi yang sekarang lagi upaya menyatukan dua kubu pasca putusan MA mensahkan Muktamar Jakarta. Harusnya sekarang pemerintah diam aja. Tak usah intervensi, kami ini mau damai," ujarnya kepada wartawan di DPP PPP, Jalan Diponegoro, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Sebelumnya, Mbah Moen mengatakan bahwa konflik internal PPP sudah diupayakan diselesaikan melalui jalur hukum, akan tetapi tetap tak menuntaskan masalah. Oleh karena itu, selaku sesepuh partai Kabah meminta pemerintah melakukan intervensi untuk kembali menyatukan PPP. Pernyataan itu disampaikan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

BACA JUGA: Bali-Jakarta-Jogja Curi Perhatian di TTE Manila

Tosari mengklaim bahwa saat ini pihaknya sedang kembali mendekati kubu Romahurmuziy agar mau bergabung. Karenannya, intervensi pemerintah tidak diperlukan. Bahkan berpotensi semakim memperkeruh suasana dan tatanan politik nasional. "Kami sekarang lagi berembug, ajak kubu Romy gabung ke kubu Djan. Mengundang semua untuk bersatu. Pemerintah jangan intervensi, harusnya persatukan perbedaan pendapat," paparnya.

Menurut Tosari, jika menkumham masih juga intervensi maka pihaknya akan mengambil langkah hukum yang konkrit."Kami ambil langkah untuk gugat putusan menteri Yasonna ke PTUN dan Pengadilan Negeri," ancamnya.(aen/dil/jpnn)

BACA JUGA: Jika 2 Isu Ini Ditebar, Radikalisme Akan Mudah Berkembang

BACA ARTIKEL LAINNYA... Saran Senior soal Honorer K2: Maunya DPR tak Harus Dituruti


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler