JAKARTA - Proyek pembenahan drainase di DKI Jakarta yang disebut dengan istilah Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), terancam dibatalkan oleh Pemprov DKI. Pasalnya, proyek yang didanai Bank Dunia (World Bank) ini dinilai memakan waktu terlalu panjang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok mengatakan, proyek pengerukan sungai ini akan memberatkan pemprov DKI. Sebab, proyek diperkirakan baru bisa rampung setelah lima tahun.
"Menurut kami menyelesaikan pengerukan sungai itu di bawah lima tahun selesai, dua tahun saja. Kalau lima tahun kita bayar kreditnya lebih panjang," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/3).
Selain itu, lanjut Ahok, Bank Dunia juga memberikan syarat-syarat yang terlalu berat. Salah satu syaratnya yakni No Objection Letter (NOL).
"PU kan mengeluh juga. Misalnya, BUMN yang mau ikut jadi kontraktor dicoret gara-gara ada Dirjen (di Kementerian PU) jadi komisaris, gak boleh," ungkap Ahok.
Saat ini, kontrak kerjasama JEDI masih dalam tahap pra-kualifikasi. Untuk itu, sambung Ahok, masih memungkinkan untuk dibatalkan. "Kita batalkan. Kalau World Bank nggak bisa dunia tahun, kita minta batal. Batal bantuannya," tegas Ahok.
Sekedar diketahui, proyek JEDI merupakan bagian dari usaha normalisasi sungai ibu kota. Bank Dunia bersedia memberikan pinjaman senilai Rp 1,2 triliun kepada Pemprov DKI untuk proyek pengerukan 13 sungai di wilayah ibu kota.
Proyek ini digagas oleh Gubenur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo. Realisasi proyek ini dilakukan dalam 7 tahap yang berlangsung selama 5 tahun. (dil/jpnn)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok mengatakan, proyek pengerukan sungai ini akan memberatkan pemprov DKI. Sebab, proyek diperkirakan baru bisa rampung setelah lima tahun.
"Menurut kami menyelesaikan pengerukan sungai itu di bawah lima tahun selesai, dua tahun saja. Kalau lima tahun kita bayar kreditnya lebih panjang," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/3).
Selain itu, lanjut Ahok, Bank Dunia juga memberikan syarat-syarat yang terlalu berat. Salah satu syaratnya yakni No Objection Letter (NOL).
"PU kan mengeluh juga. Misalnya, BUMN yang mau ikut jadi kontraktor dicoret gara-gara ada Dirjen (di Kementerian PU) jadi komisaris, gak boleh," ungkap Ahok.
Saat ini, kontrak kerjasama JEDI masih dalam tahap pra-kualifikasi. Untuk itu, sambung Ahok, masih memungkinkan untuk dibatalkan. "Kita batalkan. Kalau World Bank nggak bisa dunia tahun, kita minta batal. Batal bantuannya," tegas Ahok.
Sekedar diketahui, proyek JEDI merupakan bagian dari usaha normalisasi sungai ibu kota. Bank Dunia bersedia memberikan pinjaman senilai Rp 1,2 triliun kepada Pemprov DKI untuk proyek pengerukan 13 sungai di wilayah ibu kota.
Proyek ini digagas oleh Gubenur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo. Realisasi proyek ini dilakukan dalam 7 tahap yang berlangsung selama 5 tahun. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta Masyarakat tak Salahkan Dokter
Redaktur : Tim Redaksi