"Kami butuh gedung sendiri untuk menjalankan fungsi pengawasan. Apalagi per 1 Januari 2013, tugas OJK sudah full. Belum lagi di 2014, akan ada pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke DK OJK," kata Ketua DK OJK, Muliaman Hadad dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI, Senin (8/10).
Karena tidak ingin membebani APBN, lanjut Muliaman, pembangunan gedung baru ini diusulkan untuk anggaran 2015. Untuk operasional 2013, OJK meminta anggaran Rp 1,7 triliun.
Hanya saja, permintaan DK OJK membuat gedung sendiri, mendapat tanggapan beragam dari Komisi XI. "OJK kok enak sekali minta bangun gedung sendiri. Kalau DPR yang mau bangun gedung baru, susah sekali. Padahal dananya sudah ada. Kalau anda ke ruangan saya, sempit sekali sampai-sampai surat pun sudah tidak muat lagi," ujar Emir Moeis, pimpinan Komisi XI.
Senada itu Andi Rahmat dan Vera mengatakan, pembangunan gedung DPR RI yang sudah ada dana tetap ditolak, apalagi OJK. "Kalau mau bangun gedung mewah kayak itu ya dipakai multiyears saja. Gedung kami saja sudah lima tahun tidak dibangun-bangun," cetus Vera.
"Kalau sekarang anggota OJK bekerja di kantor yang berbeda-beda, itu hanya masalah koordinasi saja," tambah Andi.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Atase Tenaga Kerja Diminta Perluas Peluang Kerja TKI
Redaktur : Tim Redaksi