JAKARTA--Hasil audit tujuan tertentu (ATT) terhadap honorer kategori satu (K1) dari 32 daerah ternyata belum diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Alhasil para honorer K1 yang di ATT pun berbondong-bondong ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menanyakan hasilnya.
Ironisnya banyak di antaranya yang mengaku "dipajakin" oknum BKD untuk membayar upeti.
"Kami ditelepon, katanya kalau mau tahu hasil ATT harus bayar," ujar sejumlah honorer di wilayah Jawa Tengah yang minta tidak disebutkan namanya saat memasukkan aduan ke Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (26/6).
Ketidakberanian BKD membeber data honorer K1 hasil ATT, juga diakui Asisten Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Nurhayati. Katanya, ada ketakutan pemda mengekspos datanya karena takut diprotes honorer. Apalagi daerah yang di-ATT ternyata masih bermasalah juga dengan hasil quality assurance.
"Jadi hasil QA belum tuntas masalahnya, kini ditambah ATT sehingga daerah makin ragu mau mengumumkan ke honorer," terangnya.
Dia menambahkan, hasil ATT sudah diserahkan tim satgas honorer ke 32 instansi. Hasilnya ada yang memenuhi kriteria (MK), tidak memenuhi kriteria (TMK), tidak memenuhi syarat (TMS), dan harus diotorisasi. Hanya saja seluruh daerah kompak menolak hasil tersebut dan melakukan sanggahan. Mereka ngotot agar seluruh honorer yang di-ATT diloloskan.
"Sanggahannya sudah kami serahkan kembali ke BKN," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer K1 Purworejo Junidah mengungkapkan, BKD di daerahnya mengaku belum menerima hasil ATT. Ia heran begitu dicek ke pusat, hasil ATT-nya sudah diserahkan ke daerah sejak Mei lalu.
"Inikan aneh, masa BKD bilang belum tahu hasilnya. Makanya kami datang ke KemenPAN-RB dan BKN untuk menanyakan masalah ini," ujar Juindah, guru honorer SMAN 1 Purworejo yang diiyakan rekannya, Nurodin, guru honorer SMKN 6 Purworejo.
Soal isu penarikan upeti, keduanya mengaku ikut mendengar kabar tersebut. Apalagi ada teman-temannya yang ikut dipajakin. Hanya saja baik Juindah dan Nurodin enggan menyebutkan berapa jumlah uang yang dimintakan.
"Sebagai ketua, saya hanya mendapatkan informasi saja. Soal jumlahnya saya tidak tahu," kilahnya. (Esy/jpnn)
Alhasil para honorer K1 yang di ATT pun berbondong-bondong ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menanyakan hasilnya.
Ironisnya banyak di antaranya yang mengaku "dipajakin" oknum BKD untuk membayar upeti.
"Kami ditelepon, katanya kalau mau tahu hasil ATT harus bayar," ujar sejumlah honorer di wilayah Jawa Tengah yang minta tidak disebutkan namanya saat memasukkan aduan ke Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (26/6).
Ketidakberanian BKD membeber data honorer K1 hasil ATT, juga diakui Asisten Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Nurhayati. Katanya, ada ketakutan pemda mengekspos datanya karena takut diprotes honorer. Apalagi daerah yang di-ATT ternyata masih bermasalah juga dengan hasil quality assurance.
"Jadi hasil QA belum tuntas masalahnya, kini ditambah ATT sehingga daerah makin ragu mau mengumumkan ke honorer," terangnya.
Dia menambahkan, hasil ATT sudah diserahkan tim satgas honorer ke 32 instansi. Hasilnya ada yang memenuhi kriteria (MK), tidak memenuhi kriteria (TMK), tidak memenuhi syarat (TMS), dan harus diotorisasi. Hanya saja seluruh daerah kompak menolak hasil tersebut dan melakukan sanggahan. Mereka ngotot agar seluruh honorer yang di-ATT diloloskan.
"Sanggahannya sudah kami serahkan kembali ke BKN," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer K1 Purworejo Junidah mengungkapkan, BKD di daerahnya mengaku belum menerima hasil ATT. Ia heran begitu dicek ke pusat, hasil ATT-nya sudah diserahkan ke daerah sejak Mei lalu.
"Inikan aneh, masa BKD bilang belum tahu hasilnya. Makanya kami datang ke KemenPAN-RB dan BKN untuk menanyakan masalah ini," ujar Juindah, guru honorer SMAN 1 Purworejo yang diiyakan rekannya, Nurodin, guru honorer SMKN 6 Purworejo.
Soal isu penarikan upeti, keduanya mengaku ikut mendengar kabar tersebut. Apalagi ada teman-temannya yang ikut dipajakin. Hanya saja baik Juindah dan Nurodin enggan menyebutkan berapa jumlah uang yang dimintakan.
"Sebagai ketua, saya hanya mendapatkan informasi saja. Soal jumlahnya saya tidak tahu," kilahnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K1 Merasa Disudutkan BPKP
Redaktur : Tim Redaksi