Kepada wartawan, sebelum memasuki ruang BK DPR, Senin (5/11), dia menyatakan, ada dugaan pemerasan terkait dengan program Corporate Social Responsibility (CSR). "Tapi, karena perusahaan kami masih merugi jadi saya tidak bisa penuhi," kata Ismed.
Dijelaskan Ismed, modusnya itu bentuknya meminta gula 2000 ton. Tapi, tegas dia, kemudian terjadi negosiasi sampai kepada 200 ton. Menurutnya, 200 pun tidak disetujuinya untuk di CSR.
"Kemudian sampai pada titik bahwa dia akan membeli sampai kepada 20 ton. Nah ketika membeli dalam jumlah 20 ton saya serahkan kepada anak perusahaan untuk dihandle," katanya.
Dia menyatakan, tidak ada unsur paksaan. Menurutnya, itu adalah salah satu modus saja. "Itukan modus. Salah satu modus yang sebetulnya sudah menjadi rahasia umum," katanya.
Nah, lanjut dia, dalam konteksnya di RNI karena pihaknya sedang bersih-bersih maka modus itu harus hentikan. "Dan saya tegaskan bahwa periode saya, saya tidak lagi bisa memberikan itu karena RNI sedang merugi," katanya.
Karena itu, tegas dia, praktek seperti itu tidak lagi terjadi di RNI kemudian juga dengan BUMN-BUMN yang lain. "Karena kita berharap ke depan BUMN menjadi tulang punggung ekonomi nasional dalam menjaga pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Dia menyatakan, permintaan gula itu terjadi menjelang Ramadan yang rencananya untuk dibagikan ke konstituen di daerah pemilihan. Ia tidak menyebutkan siapa oknum dan dari dapil mana.
Bahkan, dia mengaku, dari awal tidak pernah menyebut nama dan partai. "Karena memang dari awal tidak ada kaitannya dengan partai kan?" katanya.
Menurutnya, permintaan itu dari unsur personal. Yang meminta tegas dia, adalah secara perorangan dan peristiwanya terjadi di kantor RNI.
"Gulanya yang diminta yaitu tadi awalnya 2000 ton tapi saya tolak kemudian 200 saya tolak juga. Realisasinya saya cek ke anak perusahaan bukan 20 ton tapi 6 ton. Jadi clear di situ," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengurus Perempuan Absen, PKB Tetap Lolos Verifikasi
Redaktur : Tim Redaksi