MATARAM--Persoalan pemotongan honor Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram makin melebar. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati bahkan mendapat laporan, ada oknum pejabat di Dinas PKP yang ikut bermain soal THL.
"Itu informasi yang saya terima. Segera kita akan cek kebenaran itu," katanya pada Lombok Post (Grup JPNN), Jumat (3/5).
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Mataram menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Balai benih Ikan (BBI) Dinas PKP, Rabu lalu. Tujuannya, selain melihat kondisi BBI, anggota dewan melihat keadaan mesin pembuat pakan ikan yang mangkrak. Mereka sempat berbincang dengan para THL perikanan. Ternyata, hanya ada enam THL yang memiliki surat keputusan (SK). Mereka mendapatkan honor Rp 600 ribu perbulan.
Kenyataannya, jumlah total honorer di BBI ada 11 orang. Akibatnya, gaji para honorer itu harus dibagi. Sehingga masing-masing honor THL mendapatkan gaji Rp 300 ribu. Dewan berjanji akan berupaya memperjuangkan THL yang belum memiliki SK, agar segera mendapatkannya. Ini dilakukan, supaya honornya tidak lagi dibagi.
Namun belakangan, informasi yang diserap para wakil rakyat ini, bengkaknya jumlah honorer disebabkan adanya oknum pejabat yang menitipkan keluarganya menjadi THL. "Informasi ini yang kami masih selidiki," terang Nyayu.
Bahkan politisi PDI Perjuangan ini berjanji, pihaknya tidak hanya memeriksa THL di perikanan. Secara lebih luas, pengecekan akan dilakukan bagi semua THL di Dinas PKP.
Ditambahkan, dewan akan memperjuangkan THL, karena merupakan kebutuhan dinas terkait. THL yang diangkat mestinya hanya tukang jaga, tukang bersih-bersih, maupun supir. "Kalaupun benar ada pejabat yang memainkan, saya duga tidak mungkin dia mau kerja sebagai supir, tukang jaga, ataupun tukang bersih-bersih," bebernya.
Inspektorat Kota Mataram yang turun untuk menyelidiki, kata Nyayu, diminta serius mendalami persoalan tersebut. Persoalannya saat ini tidak hanya soal pemotongan, tapi keterlibatkan oknum pejabat dalam pengaturan THL. "Jangan hanya bicara turun-turun saja," tegasnya.
Diberitakan kemarin, Inspektur Kota Mataram LM Junaidi mengatakan akan turun menyelidiki apa yang tengah terjadi di Dinas PKP. Turunnya Inspektorat Kota Mataram sekaligus untuk menindaklanjuti apa yang tengah diisukan.
Sementara itu Ketua Komisi I, H Husni Thamrin mengatakan, soal kepegawaian dan ketertiban di Dinas PKP harus benar-benar serius ditindaklanjuti Inspektorat Kota Mataram. "Melihat informasi yang beredar begitu memprihatinkan. Ada pemotongan-pemotongan gaji THL," katanya.
Pihaknya, juga akan mengkonfirmasi kepada Inspektorat Kota Mataram terkait hasil penyelidikan di Dinas PKP. Dewan tidak mau langkah yang dilakukan hanya sekadar formalitas. "Komisi I juga akan panggil inspektorat nanti," sambungnya.
Dari informasi yang dikumpulkan Lombok Post, diantara THL yang ada di Dinas PKP, ada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan oknum pejabat. THL tersebut hanya bekerja di bagian dalam saja. Dari keterangan intern Dinas PKP menyebutkan, seharusnya THL tidak boleh mengerjakan bagian administrasi. THL titipan oknum pejabat ini pun mendapat keistimewaan, gajinya tidak dipotong seperti THL yang lain.
Kepala Dinas PKP H Mazhuriadi yang dikonfirmasi wartawan koran ini tidak dijumpai di kantornya. Ketika dihubungi via ponsel hanya terdengar nada sambung. Pesan singkat yang dikirim juga tidak mendapat respon.(feb)
"Itu informasi yang saya terima. Segera kita akan cek kebenaran itu," katanya pada Lombok Post (Grup JPNN), Jumat (3/5).
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Mataram menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Balai benih Ikan (BBI) Dinas PKP, Rabu lalu. Tujuannya, selain melihat kondisi BBI, anggota dewan melihat keadaan mesin pembuat pakan ikan yang mangkrak. Mereka sempat berbincang dengan para THL perikanan. Ternyata, hanya ada enam THL yang memiliki surat keputusan (SK). Mereka mendapatkan honor Rp 600 ribu perbulan.
Kenyataannya, jumlah total honorer di BBI ada 11 orang. Akibatnya, gaji para honorer itu harus dibagi. Sehingga masing-masing honor THL mendapatkan gaji Rp 300 ribu. Dewan berjanji akan berupaya memperjuangkan THL yang belum memiliki SK, agar segera mendapatkannya. Ini dilakukan, supaya honornya tidak lagi dibagi.
Namun belakangan, informasi yang diserap para wakil rakyat ini, bengkaknya jumlah honorer disebabkan adanya oknum pejabat yang menitipkan keluarganya menjadi THL. "Informasi ini yang kami masih selidiki," terang Nyayu.
Bahkan politisi PDI Perjuangan ini berjanji, pihaknya tidak hanya memeriksa THL di perikanan. Secara lebih luas, pengecekan akan dilakukan bagi semua THL di Dinas PKP.
Ditambahkan, dewan akan memperjuangkan THL, karena merupakan kebutuhan dinas terkait. THL yang diangkat mestinya hanya tukang jaga, tukang bersih-bersih, maupun supir. "Kalaupun benar ada pejabat yang memainkan, saya duga tidak mungkin dia mau kerja sebagai supir, tukang jaga, ataupun tukang bersih-bersih," bebernya.
Inspektorat Kota Mataram yang turun untuk menyelidiki, kata Nyayu, diminta serius mendalami persoalan tersebut. Persoalannya saat ini tidak hanya soal pemotongan, tapi keterlibatkan oknum pejabat dalam pengaturan THL. "Jangan hanya bicara turun-turun saja," tegasnya.
Diberitakan kemarin, Inspektur Kota Mataram LM Junaidi mengatakan akan turun menyelidiki apa yang tengah terjadi di Dinas PKP. Turunnya Inspektorat Kota Mataram sekaligus untuk menindaklanjuti apa yang tengah diisukan.
Sementara itu Ketua Komisi I, H Husni Thamrin mengatakan, soal kepegawaian dan ketertiban di Dinas PKP harus benar-benar serius ditindaklanjuti Inspektorat Kota Mataram. "Melihat informasi yang beredar begitu memprihatinkan. Ada pemotongan-pemotongan gaji THL," katanya.
Pihaknya, juga akan mengkonfirmasi kepada Inspektorat Kota Mataram terkait hasil penyelidikan di Dinas PKP. Dewan tidak mau langkah yang dilakukan hanya sekadar formalitas. "Komisi I juga akan panggil inspektorat nanti," sambungnya.
Dari informasi yang dikumpulkan Lombok Post, diantara THL yang ada di Dinas PKP, ada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan oknum pejabat. THL tersebut hanya bekerja di bagian dalam saja. Dari keterangan intern Dinas PKP menyebutkan, seharusnya THL tidak boleh mengerjakan bagian administrasi. THL titipan oknum pejabat ini pun mendapat keistimewaan, gajinya tidak dipotong seperti THL yang lain.
Kepala Dinas PKP H Mazhuriadi yang dikonfirmasi wartawan koran ini tidak dijumpai di kantornya. Ketika dihubungi via ponsel hanya terdengar nada sambung. Pesan singkat yang dikirim juga tidak mendapat respon.(feb)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Targetkan 96 Ribu Liter Minyak Jelantah
Redaktur : Tim Redaksi