jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Keanggotaan DPP Gerindra Oktasari Sabil mengatakan Indonesia harus berbangga memiliki produk hukum asli bangsa sendiri dan menanggalkan produk hukum kolonial.
Oktasari Sabil sangat mengapresiasi pengesahan RKUHP menjadi undang-undang yang diketok oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: KUHP Baru Tidak Memengaruhi Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali
Menurut Oktasari Sabil, pengesahan RKUHP menjadi KUHP merupakan momentum bersejarah eksistensinya regulasi KUHP Nasional, terlepas adanya pihak-pihak tertentu yang keberatan atas pengesahan ini.
"KUHP Nasional yang baru saya nilai sangat progresif, moderat, netral dan demokratis dengan mempertimbangkan dan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sipil, praktisi, dan akademisi hukum. Bahkan representasi masyarakat adat sebagai bentuk partisipasi masyarakat sesuai mandat UU," ujarnya.
BACA JUGA: Begini Pendapat Prof Jimly soal KUHP Baru
Sebelumnya Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis meminta maaf terkait interupsi dan walkout yang dilakukannya saat pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/12/2022) lalu.
Hal ini sangat disayangkan Oktasari Sabil Ketua DPP Gerindra bidang keanggotaan.
”Iskan melanggar etik saat memprotes pengesahan RKUHP karena fraksinya sudah menyetujui hal tersebut meski dengan catatan. Sehingga perilaku Iskan saat melayangkan protes itu dianggap tidak pantas,” ucap Okta.
“Pimpinan sidang kan Pak Sufmi Dasco, bilang sudah menyetujui, tetapi Pak Iskan Qolba Lubis menyanggah itu, padahal sudah sebuah kesepakatan dari fraksinya,” ujar Okta.
"Sudah sepantasnya Iskan qolba lubis meminta maaf, seharusnya sebelum masuk terlalu jauh sampai ke MKD, dia harus sadar, apalagi kesepakatan sudah diputuskan bersama-sama. Tiba-tiba buat manuver sendiri, ini namanya ada kelainan, bagi saya kata maaf itu sangat mudah dan gampang, yang sulit itu memegang komitmen," tegasnya.
"Perilaku seperti itu layaknya jangan terulang lagi apalagi sekelas anggota dewan sebagai keterwakilan rakyat, harus memberikan contoh yang baik, dalam bertindak dan berkata," ucapnya.
Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui RUU KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang dan diketok oleh Sufmi Dasco yang beberapa waktu lalu juga meraih gelar Profesor hukum ini oleh Universitas Pakuan Bogor.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean