jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mencermati secara serius profil calon direksi dan komisaris di perusahaan lembaga asuransi negara. Sebab, uji kepatutan dan kelayakan untuk direksi dan komisaris ada di OJK.
"Orang yang gemar kemewahan, keluar dari dunia asuransi. Karena direksi asuransi itu harus humble, karena dia mengelola duit orang, bukan duit dia," kata Alamsyah dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (18/1).
BACA JUGA: Ketua OJK Bertemu Jokowi, Bahas Apa?
Alamsyah menjelaskan bahwa harus dilihat betul rekam jejak seseorang tersebut. "Dicek, dilihat kelakuannya. Kalau tidak bisa, out. Komisarisnya juga begitu," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah jangan menghindar dengan menyatakan tidak ada pengawasan eksternal. Menurut Alamsyah, justru selama ini sudah ada wakil pemerintah di dalam komisaris yang bisa melakukan pengawasan.
BACA JUGA: Maraknya Hoaks Bisa Ancam Reputasi Perusahaan Asuransi
"Itulah selama ini kenapa Ombudsman mempertanyakan ini efektivitas komisaris rangkap jabatan ini macam apa? Ini juga menjadi catatan;" katanya.
Ombudsman, kata Alamsyah, menilai tata kelola PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak berjalan baik. Dia menyebut salah satunya Jiwasraya terlambat memenuhi kriteria minimum tiga orang komisaris. "Baru terakhir di Bulan September itu ada tiga komisaris. Komisaris independen merangkap komisaris utama," ujarnya.
BACA JUGA: OJK Perketat Pengawasan Perusahaan Asuransi
Selain itu, kata Alamsyah, di level direksi juga tidak ada direktur kepatuhan. Padahal, lanjut dia, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, itu mewajibkan adanya direktur kepatuhan. "Kalau perusahaan asuransi kecil bilang sulit menambah staf, itu masuk akal, tetapi ini perusahaan besar tidak patuh," ungkap Alamasyah.
Tidak hanya itu, Alamsyah mengatakan ada pula persoalan rangkap jabatan direktur keuangan dan investasi. "OJK harus tahu, karena ini sebenarya adalah aturan dari OJK yang harus dipatuhi," paparnya. Alamsyah mengatakan bahwa Perusahaan asuransi diatur secara ketat karena merupakan tempat menitipkan uang rakyat.
“Itu bukan uang direktur, bukan uang pemegang saham, jangan seenak-enaknya," katanya.
Terkait penegakan hukum kasus Jiwasraya yang tengah berjalan di kejaksaan, Alamsyah mengingatkan semua data transaksi harus diamankan. Menurut dia, semua data transaksi itu tersimpan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). "Semua data tentang transaksi ada di KSEI, semua data transaksi bisa terekam," ungkapnya.
Oleh karena itu, Alamsyah meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) betul-betul mengamankan data itu. "Jangan sampai terjadi pemusnahan data, karena nanti proses penegakan hukumnya bisa terlambat," ujar dia mengingatkan.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy