jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengingatkan agar sosialisasi, konsultasi, edukasi aplikasi MyPertamina dilakukan dengan masif.
Sebab, implementasi aplikasi tersebut adalah sarana pendataan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Di sisi lain, pengguna BBM bersubsidi kebanyakan kelompok menengah ke bawah.
BACA JUGA: Demi BBM Bersubsidi, 10 Ribu Kendaraan di Sumsel Daftar MyPertamina
Hal itu disampaikan Hery dalam Forum Diskusi Publik bertajuk Tata Kelola Distribusi BBM dalam Perspektif Pelayanan Publik yang diadakan di Aula Kantor Walikota Ternate, Maluku Utara Rabu, (3/8)
"Harus menjemput ke tengah warga. karena kebanyakan warga yang memerlukan BBM subsidi itu belum mengetahui program tersebut," kata Hery dalam keterangan di Jakarta, Jumat (5/8).
BACA JUGA: Warning! Hati-Hati Aplikasi MyPertamina Palsu, Berpotensi Curi Data
Oleh karena itu, Ombudsman RI dalam waktu dekat akan melakukan rapid assessment/kajian cepat terkait efektivitas aplikasi MyPertamina dalam pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggelar focus group discusion (FGD) dengan banyak pihak dari pemerintah pusat dan daerah, BPH Migas, Pertamina, Komisi VII DPR-RI, ormas/LSM, dan lainnya.
Selain itu juga akan turun survei lapangan ke SPBU di 34 Propinsi se Indonesia dengan mewawancarai sekitar 900 an responden warga pengguna BBM dari berbagai jenis kendaraan bermotor.
BACA JUGA: Partai Garuda Optimistis MyPertamina Bikin Subsidi BBM Tepat Sasaran
"Jangan sampai kuota BBM bersubsidi yang jumlahnya terbatas itu menjadi ajang rebutan antar-warga, dan hanya bisa diakses warga yang kelas tertentu namun tidak tepat menerima BBM bersubsidi," katanya.
Menurutnya, BPH Migas dan Pertamina harus membangun koordinasi dan kerja sama dengan multistakeholders dalam rencana distribusi BBM baik subsidi maupun non subsidi.
Selain itu harus terjun langsung ke masyarakat dan teliti dalam pendataan kendaraan melalui program tersebut yang tepat sasaran.
Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman pada sambutannya menyampaikan pemerintah daerah akan mengikuti segala kebijakan BBM bersubsidi dari pusat.
"Namun, kami selaku stakeholder di daerah (Pemda) agar diberi ruang untuk mencari alternatif untuk ketersediaan BBM," ungkapnya.
Divisi Komunikasi & Informasi Regional PT Pertamina Papua Maluku Edy Mangun mengatakan khusus kondisi distribusi BBM di regional Papua dan Maluku Utara masih ada oknum warga yang berperilaku seperti mafia BBM.
"Biasanya mereka membajak BBM bersubsidi dengan membeli harga murah lalu menjualnya cukup tinggi diharga sedikit saja beda dengan harga industri" ungkapnya.
Pertamina, kata Edy, berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan hukum. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul