BACA JUGA: Derry Dituduh Palsukan KTP Dukungan
Dampaknya, masyarakat banyak yang dirugikanBACA JUGA: Empat Busway Gandeng untuk Layani Koridor V
Praktis, krisis air yang sudah rutin terjadi di dua tempat tersebut akan terus terjadi.’’Kami sangat apreasiasi dengan langkah Gubernur membentuk satgas air
BACA JUGA: Proyek Jalan Cikarang-Tanjung Priok Dikaji
Sebab, mengurangi tingkat kebocoran adalah tanggung jawab operator,’’ ujar ketua Komisi B Selamet Nurdin.Fauzi Bowo sendiri mengakui, jika akibat tingginya tingkat kebocoran, masyarakat yang dirugikanPasokan air yang seharusnya sampai di masyarakat menjadi tidak sampaiBocor sebelum tiba di pemukiman wargaSehingga, selain dibentuk satgas, PAM Jaya serta BR PAM harus bisa mengontrol operator dengan memberikan target penyelesaian yang terukur
Dari kedua operator air di Jakarta, tingkat kebocorannya paling tinggi terjadi di wilayah AetraData DPRD DKI menyebut, kebocoran Aetra masih cukup tinggi hingga 48,6 persenPaling besar terjadi di wilayah Jakarta TimurSementara Palyja sudah lebih majuTingkat kebocoran bisa ditekan cukup signifikan hingga 43,9 persen.
Seharusnya, kata Nurdin, pengambilalihan Gubernur dengan membentuk satgas air menjadi tamparan keras operator air yang tidak mampu menuntaskan kewajibannyaApalagi, kinerja operator selama ini buklan gratisTapi dibayar dengan menggunakan uang rakyatMasyarakat yang menjadi para pelanggan air juga membayar rutin setiap bulannyaBahkan, ketika telat membayar, operator yang dianggap “gagal” itu masih menjatuhkan sanksi denda hingga pemutusan
Bahkan, meskipun pelayanannya masih dipertanyakan masyarakat, Aetra sempat menuntut masyarakat yang menunggak membayar tagihan hingga ke pengadilanHal itu pernah dilakukan pada 27 Mei 2009 laluAetra mengajukan gugatan terhadap 5 eks-pelanggan dengan total tunggakan Rp 200 juta
“Sekarang pertanyaannya, kalau operator saja berani menuntut masyarakat hingga ke pengadilan gara-gara telat membayar tagihan, sudah seharusnya masyarakat ganti menuntut operator jika tidak memenuhi kewajibanMasak masyarakat yang ditindasPelanggan adalah raja,” kata Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif Legislatif (Majelis) Sugiyanto.
Setelah Kowalisi (komunitas warga Jakarta peduli air bersih) terbentuk beberapa waktu lalu, seluruh pengaduan masyarakat akan ditindaklanjutiJika jumlahnya cukup banyak, akan dilakukan class action kepada operatorSeperti para korban krisis air bersih di Jakarta UtaraWarga sudah cukup capek dengan krisis air selama iniBukan hanya air ngadat, tapi juga keruh, berwarna kekuning-kuningan, merah bahkan hitam dan berbau.
Seperti diberitakan sebelumnya, atas ketidakmampuan operator menekan kebocoran, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo turun tangan secara langsungPemprov membentuk tim penertiban pencurian air gabungan dari Pemprov DKI, lima Pemerintah Kota Administrasi, Satpol PP DKI dan Polda Metro Jaya
Foke juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan penanganan air bersih yang dilakukan operator“Saya tidak puas dengan penanganan air bersih di JakartaTernyata volume air bersih yang dialirkan yang hilang dan tidak sampai kepada konsumen masih relatif tinggi,” kata Foke kecewa(aak/rul/pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disediakan 1,5 Juta Selang dan Regulator
Redaktur : Tim Redaksi