JAKARTA - Pemerintah RI diminta bersikap tegas menyikapi gerakan Organisasi Papua Merdeka yang membuka kantor resmi di Oxford, Inggris. Terlebih lagi, peresmian tersebut dihadiri oleh Wali Kota Oxford, Mohammed Abbasi, DPR East Oxford, Andrew Smith, dan mantan wali kota Elise Benjamin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, sikap pemerintah Inggris jelas mencederai hubungan mereka dengan Indonesia yang selama ini terjalin baik.
Inggris menurut Fadli, seharusnya bersikap bijak. Apalagi mereka juga mempunyai riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia.
"Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/5).
Da berpendapat perlu dikaji latar belakang sikap Inggris tersebut. Apakah hal itu merupakan bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi.
"Padahal Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua, juga sejumlah konsesi tambang lain," terang Fadli.
Pemerintah Indonesia lanjut dia, tidak boleh bersikap permisif dan defensif mengatasi persoalan itu. Menurutnya, harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.
"Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menolak campur tangan Inggris terhadap wilayah Indonesia. Kehormatan dan kedaulatan Indonesia harus ditegakkan," imbuhnya.
Fadli pun mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersikap tegas, meskipun ia telah menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris. "Ada saat kita berkompromi, ada saat harus tegas," pungkasnya.(gil/jpnn)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, sikap pemerintah Inggris jelas mencederai hubungan mereka dengan Indonesia yang selama ini terjalin baik.
Inggris menurut Fadli, seharusnya bersikap bijak. Apalagi mereka juga mempunyai riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia.
"Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/5).
Da berpendapat perlu dikaji latar belakang sikap Inggris tersebut. Apakah hal itu merupakan bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi.
"Padahal Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua, juga sejumlah konsesi tambang lain," terang Fadli.
Pemerintah Indonesia lanjut dia, tidak boleh bersikap permisif dan defensif mengatasi persoalan itu. Menurutnya, harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.
"Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menolak campur tangan Inggris terhadap wilayah Indonesia. Kehormatan dan kedaulatan Indonesia harus ditegakkan," imbuhnya.
Fadli pun mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersikap tegas, meskipun ia telah menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris. "Ada saat kita berkompromi, ada saat harus tegas," pungkasnya.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Caleg, Charles Bonar Ogah Studi Banding
Redaktur : Tim Redaksi