JAKARTA - Anggota DPR RI asal Sulut Paula Sinjal mengaku sangat optimis pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Nusa Utara bisa terealisasi. Dan mengupayakan, selesai reses anggota DPR RI pada Agustus 2013 nanti, berkas sudah bisa diverifikasi.
"Saya akan terus berusaha, sehingga setelah reses dan pembahasan bisa diteruskan ke Mendagri untuk proses lanjutan," bebernya di Jakarta, Sabtu (13/7).
Ia mengatakan, berkomitmen untuk mengawal proses pemekaran di Sulut, sebagai jawaban atas amanah warga Nyiur Melambai. Ia juga berjanji melakukan keputusan-keputusan politik sehingga pemekaran dapat tercapai sebelum masa jabatan berakhir pada 9 April 2014.
"Ini wujud komitmen saya sebagai utusan warga Sulut di pusat. Dan saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Sulut beserta panitia pemekaran yang telah mempercayakan saya untuk mengawal proses otonomi ini," tuturnya.
Lanjut Paula, langkah tersebut diambil karena masyarakat Sulut menginginkan pemekaran serta sinergis dengan visi Pemerintah Daerah (Pemda) Sulut yang ingin terjadinya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kebetulan aktivitas saya tiga tahun ini berhubungan erat dengan Pemerintahan Dalam Negeri, salah satunya otonomi daerah dan legislasi terkait pemerintah daerah. Pemekaran sudah oke. Ini prioritas target kami. Kenapa daerah lain bisa diperjuangkan lalu daerah sendiri tidak bisa jadi prioritas," katanya.
Sementara itu, terkait dengan proses pemekaran DOB Kota Langowan, Kabupaten Minahasa Tengah dan Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Paula mengatakan, ada perkembangan positif. "Demikian pula untuk usulan pemekaran Kota Melonguane, Kota Tahuna, Kabupaten Sangihe Selatan. Prosesnya berjalan dengan baik. Apalagi sudah ada pembahasan dengan Komisi II, Kamis (11/7) lalu," pungkas politisi Demokrat ini. (ian/jpnn)
"Saya akan terus berusaha, sehingga setelah reses dan pembahasan bisa diteruskan ke Mendagri untuk proses lanjutan," bebernya di Jakarta, Sabtu (13/7).
Ia mengatakan, berkomitmen untuk mengawal proses pemekaran di Sulut, sebagai jawaban atas amanah warga Nyiur Melambai. Ia juga berjanji melakukan keputusan-keputusan politik sehingga pemekaran dapat tercapai sebelum masa jabatan berakhir pada 9 April 2014.
"Ini wujud komitmen saya sebagai utusan warga Sulut di pusat. Dan saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Sulut beserta panitia pemekaran yang telah mempercayakan saya untuk mengawal proses otonomi ini," tuturnya.
Lanjut Paula, langkah tersebut diambil karena masyarakat Sulut menginginkan pemekaran serta sinergis dengan visi Pemerintah Daerah (Pemda) Sulut yang ingin terjadinya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kebetulan aktivitas saya tiga tahun ini berhubungan erat dengan Pemerintahan Dalam Negeri, salah satunya otonomi daerah dan legislasi terkait pemerintah daerah. Pemekaran sudah oke. Ini prioritas target kami. Kenapa daerah lain bisa diperjuangkan lalu daerah sendiri tidak bisa jadi prioritas," katanya.
Sementara itu, terkait dengan proses pemekaran DOB Kota Langowan, Kabupaten Minahasa Tengah dan Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Paula mengatakan, ada perkembangan positif. "Demikian pula untuk usulan pemekaran Kota Melonguane, Kota Tahuna, Kabupaten Sangihe Selatan. Prosesnya berjalan dengan baik. Apalagi sudah ada pembahasan dengan Komisi II, Kamis (11/7) lalu," pungkas politisi Demokrat ini. (ian/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Zat Berbahaya di 14 Produk Asal Malaysia
Redaktur : Tim Redaksi