jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membenarkan, daft revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk dibahas bersama. Menurutnya, draft belum diserahkan karena sampai saat ini masih ada beberapa poin yang perlu diharmonisasikan kembali.
"Sore ini (Kamis,red) saya cek ke Istana. Masih ada beberapa poin untuk harmonisasi," ujar Tjahjo, Kamis (10/3).
BACA JUGA: Ssst..Calon Kada PDIP Wajib Setor Rp 10 Juta
Meski belum diserahkan, Tjahjo optimistis proses revisi nantinya dapat selesai sebelum Agustus mendatang. Sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap kedua yang digelar di 101 daerah, pada Februari 2017 mendatang. "April dibahas (dengan DPR,red)," ujarnya.
Saat ditanya apakah pemerintah tidak khawatir lamanya penyerahan draft tidak mengganggu jadwal pilkada, Tjahjo meyakini pembahasan bersama nantinya dapat dilakukan secara maksimal. "Iya, nanti kan April selesai, sebelum Agustus, sebulan lah maksimum (waktu pembahasan dengan DPR,red)," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Anak Buah Maju Pilgub Aceh, Begini Sikap Mendagri
BACA JUGA: Fahri Hamzah Dinilai Sudah Tak Cocok Dengan PKS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, PDIP Nilai Ahok Ancam Pilar Demokrasi
Redaktur : Tim Redaksi