JAKARTA - Pemerintah saat ini terus mengodok sejumlah opsi pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejumlah opsi sudah mulai mengerucut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan pemerintah nantinya akan memberlakukan dua harga premium. Yakni harga premium untuk mobil pribadi, yang dibedakan dengan harga untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum.
"Untuk orang-orang kaya akan kami kurangi subsidinya, tapi besarannya berapa belum diputuskan," ujar Jero di Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (12/4).
Khusus untuk mobil pribadi, lanjutnya, Kementerian ESDM akan menyiapkan jalur khusus di SPBU dengan harga premium yang telah dikurangi subsidinya.
"Kalau untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum masih mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah," sebutnya.
Untuk itu, saat ini pihaknya mengaku tengah menyiapkan aturan dan detail pelaksanaan agar nanti tidak terjadi kekacauan di lapangan.
"Akan ada dua harga BBM premium, jenisnya sama, harganya beda. Tapi keputusan ini belum final sebelum benar-benar diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," pungkas Politisi Partai Demokrat ini. (chi/jpnn)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan pemerintah nantinya akan memberlakukan dua harga premium. Yakni harga premium untuk mobil pribadi, yang dibedakan dengan harga untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum.
"Untuk orang-orang kaya akan kami kurangi subsidinya, tapi besarannya berapa belum diputuskan," ujar Jero di Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (12/4).
Khusus untuk mobil pribadi, lanjutnya, Kementerian ESDM akan menyiapkan jalur khusus di SPBU dengan harga premium yang telah dikurangi subsidinya.
"Kalau untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum masih mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah," sebutnya.
Untuk itu, saat ini pihaknya mengaku tengah menyiapkan aturan dan detail pelaksanaan agar nanti tidak terjadi kekacauan di lapangan.
"Akan ada dua harga BBM premium, jenisnya sama, harganya beda. Tapi keputusan ini belum final sebelum benar-benar diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," pungkas Politisi Partai Demokrat ini. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Pusat Kecewakan Sumatera
Redaktur : Tim Redaksi