BANDARLAMPUNG – Konsistensi pemerintah pusat terkait Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk koridor Sumatera patut dipertanyakan.
Terbukti, percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang pemancangan tiang (groundbreaking) pertamanya direncanakan pada 2014 ternyata tidak masuk dalam prioritas megaproyek yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun itu.
Padahal, keputusan percepatan JSS menjadi salah satu rekomendasi dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Se-Sumatera serta Rakor MP3EI di Hotel Novotel, Bandarlampung, Maret lalu.
Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas membeberkan hanya ada sembilan proyek yang siap mulai dibangun tahun 2014. Sembilan proyek tersebut adalah jalur kereta Medan-Kualanamu (double track), Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Jembatan Pulau Balang (Kalimantan Selatan), dan Pelabuhan Maloy (Kalimantan Timur).
Kemudian Makassar New Port (Sulawesi Selatan), pembangunan Bandara Kertajati (Jawa Barat), Solo-Madiun (double track railway), Pelabuhan Teluk Lembar (Nusa Tenggara Barat), serta Pelabuhan Sorong. Sedangkan JSS tidak masuk dalam prioritas.
Menanggapi ini, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menegaskan tidak ada alasan pemerintah menunda pembangunan JSS. Dia mengatakan bahwa jembatan tersebut akan dibangun pihak swasta dan tidak akan memberatkan APBN.
’’Bicara tentang prioritas pusat, itu berarti bicara APBN. Tetapi di sini saya tegaskan itu tidak masalah. Karena JSS kita bangun melalui kerja sama dengan swasta. Jadi, tak ada alasan untuk menunda pembangunan JSS,” ujarnya dalam Musrenbangprov di Balai Keratun, Kamis (11/4).
Ia justru pesimistis bila jembatan yang menghubungkan Sumatera–Jawa tersebut dibangun dengan dana APBN. ’’Tidak masalah mereka (Bappenas, Red) mau bilang apa. JSS jalan terus dengan swasta,” tukasnya.
Masih menurut Oedin –sapaan akrabnya, hilangnya kepercayaan tersebut tidak lari dari nuansa politik. Di mana, sebagian proyek pembangunan bersifat multiyears mudah terpengaruhi kebijakan pemimpin ke depan yang menggantikannya.
’’Jadi kalau tahun depan ganti pemerintahan, mau apa? Apa dijamin akan meneruskan. Karenanya, kita pilih swasta,” ujar dia seraya menerangkan telah berkali-kali melakukan studi kelayakan bersama pihak swasta.
Sekadar mengingatkan, pada Rakorgub Se-Sumatera dan Rakor MP3EI di Hotel Novotel, Bandarlampung, menghasilkan kesepakatan penting. Yakni mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempercepat pekerjaan rumah (PR) pembangunan infrastruktur di Sumatera.
Secara teknis, ada delapan poin kesepakatan penting yang berhasil dituangkan dalam rakor yang berlangsung maraton tersebut. Di antaranya mencakup groundbreaking Jembatan Selat Sunda, jalan tol, hingga pengembangan jalur kereta api Sumatera.
Kedelapan poin kesepakatan itu ditandatangani tuan rumah Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, Gubernur Kepri H.M. Sani, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Bangkabelitung Rustam Effendi, Wakil Gubernur Riau H.R. Mambang, M.I.T., dan yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
Delapan poin kesepakatan itu adalah, pertama, percepatan penyelesaian tahapan persiapan pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) untuk mencapai target groundbreaking JSS pada 2014.
Kedua, percepatan pembangunan jalan tol Sumatera Lampung–Bandaaceh sepanjang 2.700 kilometer serta penetapan Perpres tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana pembangunan (konstruktor) dan operator jalan tol Sumatera.
Ketiga, percepatan pembangunan jalur kereta api Sumatera yang menghubungkan Lampung–Bandaaceh sepanjang 2.900 kilometer di koridor utama dan subkoridor MP3EI wilayah Sumatera.
Keempat, peningkatan status bandara domestik menjadi bandara internasional dan embarkasi haji di provinsi yang potensial. Lalu, revisi lampiran Perpres No. 32/2011 tentang MP3EI sebagai upaya optimalisasi pengembangan potensi ekonomi masing-masing wilayah dalam koridor ekonomi Sumatera.
Keenam, peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan kapasitas sekolah menengah kejuruan (SMK). Selanjutnya, percepatan perwujudan pemenuhan energi listrik berbasis panas bumi (geotermal) dalam rangka mendukung daya tahan energi. Terakhir, percepatan pembangunan industri hilir karet dan kelapa sawit pada koridor ekonomi Sumatera.
Program MP3EI dinilai telah mampu memberikan rangsangan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam investasi, produksi, perdagangan, dan jasa pariwisata.
Pemerintah pusat membagi wilayah Indonesia dengan enam koridor ekonomi. Pertama, koridor ekonomi Sumatera. Kedua, koridor ekonomi Jawa. Ketiga, koridor ekonomi Kalimantan. Keempat, koridor ekonomi Sulawesi–Maluku Utara. Kelima, koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara. Keenam, koridor ekonomi Papua–Maluku.
Pada koridor Sumatera mengambil tema sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Kemudian koridor Jawa yang merupakan pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional.
Selanjutnya koridor Bali–Nusa Tenggara yang merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Sulawesi–Maluku Utara yang merupakan pusat produksi serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional. Terakhir, koridor Papua–Maluku yang merupakan pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera. (sur/p2/c1/ary)
Terbukti, percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang pemancangan tiang (groundbreaking) pertamanya direncanakan pada 2014 ternyata tidak masuk dalam prioritas megaproyek yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun itu.
Padahal, keputusan percepatan JSS menjadi salah satu rekomendasi dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Se-Sumatera serta Rakor MP3EI di Hotel Novotel, Bandarlampung, Maret lalu.
Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas membeberkan hanya ada sembilan proyek yang siap mulai dibangun tahun 2014. Sembilan proyek tersebut adalah jalur kereta Medan-Kualanamu (double track), Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Jembatan Pulau Balang (Kalimantan Selatan), dan Pelabuhan Maloy (Kalimantan Timur).
Kemudian Makassar New Port (Sulawesi Selatan), pembangunan Bandara Kertajati (Jawa Barat), Solo-Madiun (double track railway), Pelabuhan Teluk Lembar (Nusa Tenggara Barat), serta Pelabuhan Sorong. Sedangkan JSS tidak masuk dalam prioritas.
Menanggapi ini, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menegaskan tidak ada alasan pemerintah menunda pembangunan JSS. Dia mengatakan bahwa jembatan tersebut akan dibangun pihak swasta dan tidak akan memberatkan APBN.
’’Bicara tentang prioritas pusat, itu berarti bicara APBN. Tetapi di sini saya tegaskan itu tidak masalah. Karena JSS kita bangun melalui kerja sama dengan swasta. Jadi, tak ada alasan untuk menunda pembangunan JSS,” ujarnya dalam Musrenbangprov di Balai Keratun, Kamis (11/4).
Ia justru pesimistis bila jembatan yang menghubungkan Sumatera–Jawa tersebut dibangun dengan dana APBN. ’’Tidak masalah mereka (Bappenas, Red) mau bilang apa. JSS jalan terus dengan swasta,” tukasnya.
Masih menurut Oedin –sapaan akrabnya, hilangnya kepercayaan tersebut tidak lari dari nuansa politik. Di mana, sebagian proyek pembangunan bersifat multiyears mudah terpengaruhi kebijakan pemimpin ke depan yang menggantikannya.
’’Jadi kalau tahun depan ganti pemerintahan, mau apa? Apa dijamin akan meneruskan. Karenanya, kita pilih swasta,” ujar dia seraya menerangkan telah berkali-kali melakukan studi kelayakan bersama pihak swasta.
Sekadar mengingatkan, pada Rakorgub Se-Sumatera dan Rakor MP3EI di Hotel Novotel, Bandarlampung, menghasilkan kesepakatan penting. Yakni mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempercepat pekerjaan rumah (PR) pembangunan infrastruktur di Sumatera.
Secara teknis, ada delapan poin kesepakatan penting yang berhasil dituangkan dalam rakor yang berlangsung maraton tersebut. Di antaranya mencakup groundbreaking Jembatan Selat Sunda, jalan tol, hingga pengembangan jalur kereta api Sumatera.
Kedelapan poin kesepakatan itu ditandatangani tuan rumah Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, Gubernur Kepri H.M. Sani, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Bangkabelitung Rustam Effendi, Wakil Gubernur Riau H.R. Mambang, M.I.T., dan yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
Delapan poin kesepakatan itu adalah, pertama, percepatan penyelesaian tahapan persiapan pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) untuk mencapai target groundbreaking JSS pada 2014.
Kedua, percepatan pembangunan jalan tol Sumatera Lampung–Bandaaceh sepanjang 2.700 kilometer serta penetapan Perpres tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana pembangunan (konstruktor) dan operator jalan tol Sumatera.
Ketiga, percepatan pembangunan jalur kereta api Sumatera yang menghubungkan Lampung–Bandaaceh sepanjang 2.900 kilometer di koridor utama dan subkoridor MP3EI wilayah Sumatera.
Keempat, peningkatan status bandara domestik menjadi bandara internasional dan embarkasi haji di provinsi yang potensial. Lalu, revisi lampiran Perpres No. 32/2011 tentang MP3EI sebagai upaya optimalisasi pengembangan potensi ekonomi masing-masing wilayah dalam koridor ekonomi Sumatera.
Keenam, peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan kapasitas sekolah menengah kejuruan (SMK). Selanjutnya, percepatan perwujudan pemenuhan energi listrik berbasis panas bumi (geotermal) dalam rangka mendukung daya tahan energi. Terakhir, percepatan pembangunan industri hilir karet dan kelapa sawit pada koridor ekonomi Sumatera.
Program MP3EI dinilai telah mampu memberikan rangsangan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam investasi, produksi, perdagangan, dan jasa pariwisata.
Pemerintah pusat membagi wilayah Indonesia dengan enam koridor ekonomi. Pertama, koridor ekonomi Sumatera. Kedua, koridor ekonomi Jawa. Ketiga, koridor ekonomi Kalimantan. Keempat, koridor ekonomi Sulawesi–Maluku Utara. Kelima, koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara. Keenam, koridor ekonomi Papua–Maluku.
Pada koridor Sumatera mengambil tema sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Kemudian koridor Jawa yang merupakan pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional.
Selanjutnya koridor Bali–Nusa Tenggara yang merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Sulawesi–Maluku Utara yang merupakan pusat produksi serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional. Terakhir, koridor Papua–Maluku yang merupakan pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera. (sur/p2/c1/ary)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buah Impor Langka
Redaktur : Tim Redaksi