Para orang tua siswa tersebut diterima langsung Kepala Ombudsmen Perwakilan NTB, Adhar Hakim. Dalam pertemuan itu, mereka membeberkan berbagai biaya yang dibebankan pihak sekolah pada mereka. Di antaranya uang komite yang harus dibayar tiap bulan hingga biaya ujian per semester.
Salah satu orang tua siswa, Sainah mengungkapkan, biaya pendidikan yang harus ditanggung sangat berat. ‘’Berat sekali. Tiap bulan kita harus bayar,’’ katanya usai pertemuan di Kantor Ombudsman Perwakilan NTB.
Dikatakan, ia dan para orang tua siswa lainnya harus membayar uang komite setiap bulan. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan, memang berbeda antara orang tua siswa yang satu dan yang lainnya. Itu juga tergantung tempat anaknya bersekolah.
Orang tua siswa yang memegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) pun tetap diminta membayar. Dia yang anaknya sekolah di SMKN 3 Mataram, tiap bulannya, harus membayar Rp 100 ribu. Sedangkan bagi siswa yang tidak memiliki dua kartu jaminan tersebut dibebankan biaya Rp 300 ribu per bulannya.
Selain uang komite, mereka masih dibebankan dengan uang semester. Uang semester ini harus dilunasi, jika tidak ingin melihat anaknya didepak dari ruang ujian. Karena, sekolah mengharuskan pembayaran itu lunas sebelum ujian berlangsung. "Kalau tidak bayar, anak saya tidak bisa ikut ujian," ungkapnya.
Uang semester yang harus dibayar sebesar Rp 3 juta. Tapi, mereka yang memegang kartu jamkesmas dan jamkesda mendapat keringanan dengan membayar setengahnya, yakni Rp 1,5 juta. ‘’Berat sekali, pak,’’ tandasnya.
Sainah yang memegang kartu jamkesmas hanya membayar Rp 1,5 juta. Kendati hanya membayar setengahnya dirinya tetap merasa berat karena ia hanya bekerja serabutan. "Kita kira karena ada jamkesmas, tidak bayar. Ternyata kita tetap diharuskan membayar," katanya.
Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim berjanji akan menindaklanjuti laporan para orang tua siswa tersebut. ‘’Kita akan pelajari dulu,’’ katanya di kantornya.
Dikatakan, delapan orang tua siswa yang menyampaikan laporan itu, anaknya tersebar di beberapa sekolah. Salah satu dari orang tua siswa yang mengeluhkan pembayaran yang dirasa berat, anaknya sekolah di salah satu sekolah kejuruan di Kota Mataram. ‘’Sekolah yang disebut hanya contoh kecil saja. Ada beberapa sekolah juga yang diduga melakukan pungutan tanpa dasar,’’ sebutnya.
Yang membuat Adhar cukup heran adalah mereka yang memegang kartu jamkesmas dan jamkesda masih diharuskan membayar. ‘’Itu (kartu jamkesmas dan jamkesda, Red) bukti keluarga miskin. Kenapa harus dibebankan biaya lagi?’’ katanya keheranan.
Sementara itu, Kepala SMKN 3 Mataram Umar yang dikonfirmasi soal adanya pungutan bagi siswa pemegang kartu jamkesmas dan jamkesda berjanji segera melakukan kroscek kepada semua stekeholder di sekolah, seperti bendahara dan Bagian Tata Usaha (TU). ‘’Kita sudah instruksikan, siswa pengguna jamkesmas dan jamkesda tidak boleh dipungut biaya,’’ tegasnya.
Bahkan, jika ada siswa pengguna jamkesmas dan jamkesda yang dipungut bayaran, dia meminta agar dilaporkan. ‘’Sehingga, saya tahu siapa yang melakukan pungutan itu,’’ tandasnya.
Dikatakan, kalaupun hal itu terjadi, itu merupakan kesalahpahaman antara dirinya dengan pihak di bawahnya. ‘’Ini bisa saja terjadi karena miskomunikasi,’’ ujarnya.
Dia menegaskan, pihaknya tidak berani melakukan pungutan terhadap siswa kurang mampu. Karena itu, ke depan, pihaknya akan mendata ulang dan membingkai nama-nama siswa kurang mampu agar tidak dilakukan pungutan oleh pihak sekjolah.
Selain itu, pihaknya juga tidak pernah menekan siswa yang belum melunasi biaya sekolah. Lebih-lebih menyuruh siswa tidak boleh masuk karena belum melunasi biaya sekolah. ‘’Kita akan melakukan kroscek lagi dengan adanya laporan ini kepada bendahara dan penyelenggara ujian semester,’’ janjinya. (mis/cr-jay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Server PDSS Ngadat, Sekolah Diminta Segera Lapor
Redaktur : Tim Redaksi