jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) Eka Sari Lorena Soerbakti mempertanyakan niat pemerintah untuk menurunkan tarif transportasi di Indonesia.
Hal itu diungkapkan terkait penundaan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar sepuluh persen untuk penguna tol. Awalnya, aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2015.
BACA JUGA: BRI Punya Direksi dan Komisaris Baru, Ini Susunannya
Pasalnya, pengenaan pajak sepuluh persen untuk seluruh pengguna tol dirasa malah membebankan masyarakat, terutama bagi sektor transportasi.
"Kami sudah kirim surat ke Kementerian PU, sebenernya memang mau menurunkan tarif transportasi apa tidak sih? Kalau ini dikenakan semua pajak (10 persen), gimana angkutan umum dan barang mau maju," ungkap Eka di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (19/3).
BACA JUGA: Ini Empat Ruas Tol di Jatim yang Beroperasi 2015
Organda, kata Eka, tidak mendukung rencana pemerintah terkait pengenaan PPN sepuluh persen kepada pengguna tol. Kalaupun memang akan diterapkan kebijakan tersebut, pihaknya meminta agar angkutan umum dan barang dapat pengecualian.
"Kami menyampaikan keberatan kami. Kalau naik 10 persen, ini akan sangat terasa kali harganya. Memang menurunkan transportasi, kalau dikenakan itu tidak semuanya, tapi angkutan umum dan angkutan barang perlu dapat pengeculian," pinta Eka.
BACA JUGA: Aston Martin Buka Diler di Indonesia
"Kami sudah kirim surat keberatan Februari awal, responnya ditunda akhirnya. Kami harapkan itu ada pengecualian," imbuh Chief Executif Officer Lorena Group itu. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelas Blok Migas Laku Rp 1,8 T, Pemerintah Dapat Bonus Rp 165 M
Redaktur : Tim Redaksi