jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 180 kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional telah menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan boikot olimpiade musim dingin di Beijing.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ikut menyuarakan banyaknya laporan pelanggaran HAM tentang pusat penahanan muslim Uighur di Xinjiang sejak 2017 hingga tahun ini.
BACA JUGA: AS Berencana Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing Terkait Muslim Uighur
“Sudah tidak terhingga lagi laporan yang berisi dokumen, foto, video yang menunjukan fakta adanya pelanggaran berat HAM di Xianjiang yang patut diduga kuat dilakukan oleh China,” kata PJ Ketua Umum PB HMI Romadhon JASN, Senin (25/10).
Diketahui, Human Rights Watch melaporkan pelanggaran di Xinjiang termasuk pengawasan massal, penganiayaan budaya, pemisahan keluarga, kerja paksa, penyiksaan, pelecehan seksual, dan kekerasan hak reproduksi.
BACA JUGA: Obor Olimpiade Lintasi Beijing
Amnesty International juga merilis laporan serupa setebal 160 halaman. Romadhon mengatakan sudah ada data, fakta, dan bukti kuat tentang pelanggaran HAM berat yang menjurus pada genosida muslim Uighur.
"Sikap PB HMI jelas, boikot Olimpiade Beijing sebelum Tiongkok hentikan pelanggaran berat HAM di Xinjiang," tegas dia.
BACA JUGA: Pengantin Baru Ini Ditangkap Polisi, Ya Ampun, Kasusnya Memalukan
Romadhon menjelaskan pihaknya setuju dengan para organisasi HAM dunia bahwa olimpiade musim dingin tidak boleh diselenggarakan di Beijing.
Dia mengungkapkan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet pada 13 September berjanji bahwa laporan PBB tentang dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang akan diumumkan selambat-lambatnya lima minggu sebelum upacara pembukaan Olimpiade di Beijing pada 4 Februari.
Namun, lanjut Romadhon, Michelle Bachelet tidak bisa melaporkan kemajuan dalam upaya mencari akses ke Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang.
"Gagalnya Komisaris Tinggi PBB ke Xinjiang semakin memperkuat dugaan memang betul ada peanggaran HAM berat di wilayah pemukiman muslim Uighur di China," tutur Romadhon.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo memberikan seruan internasional untuk memboikot Olimpiade Beijing.
Pompeo mengatakan China telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada Juli 2021, Senat AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor dari Xinjiang sebagai cara untuk mencegah kerja paksa di wilayah tersebut.
Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur dipandang sebagai langkah pertama menuju boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Beijing jika undang-undang tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS dan ditandatangani oleh Presiden AS Biden.
BACA JUGA: Siswi SMP Ini Tak Kunjung Pulang ke Rumah, Ternyata Bobo Bareng Pak Guru, Astaga
Parlemen Eropa juga mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta pejabat diplomatik di negara-negara anggota Uni Eropa untuk menolak semua undangan pemerintah dan diplomatik ke Olimpiade Beijing kecuali jika pemerintah China menunjukkan peningkatan yang dapat diverifikasi dalam situasi hak asasi manusia bagi masyarakat Uighur. (mcr9/jpnn)
Redaktur : Budi
Reporter : Dea Hardianingsih