jpnn.com, JAKARTA - Para pimpinan kelompok organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus menampik tudingan dari pihak yang tak bertanggung jawab menyebut bahwa ormas tersebut mendapatkan donasi tertentu untuk memenangkan paslon nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Maruf Amin.
Dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, para pimpinan tersebut membantah dengan tegas tudingan tersebut. Apalagi disebut dana itu berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN).
BACA JUGA: Kubu Prabowo Minta Jokowi Tak Beri Stigma Buruk pada Lawan
"Di tengah-tengah kesibukan organisasi malah dituduh menerima uang dari BIN yang sama sekali jelas-jelas tidak dilakukan," tulis keterangan tertulis para ketua umum Cipayung Plus, Jakarta, Minggu (18/11).
Para pimpinan OKP tersebut menyatakan netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik mana pun baik Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandi.
BACA JUGA: Poros Hijau Puji Keberhasilan Jokowi di Sektor Lingkungan
"Kami tidak ada keterikatan dan terlibat dalam pembuatan relawan, baik yang bernama Madani atau pun relawan dengan nama-nama yang lain," tulis mereka.
Terkait dengan pemberitaan dan fitnah yang terlontar tersebut, mereka memperingatkan agar pembuat dan penebar fitnah segera menyampaikan klarifikasinya dan meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, mereka akan membawanya ke ranah peradilan.
BACA JUGA: JMA Deklarasi Mendukung Jokowi - Ma’ruf
Sementara itu lembaga yang dituding yakni BIN pun sudah mengeluarkan pernyataan terkait tudingan tersebut.
"Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," kata jubir BIN, Wawan Hari Purwanto dalam keterangan persnya.
Bagi Wawan, seluruh lembaga negara termasuk BIN tidak pernah melarang siapa pun untuk mengkritisi pemerintahan.
Hanya saja dia mengingatkan kepada siapa pun yang melakukan kritikan agar tetap mengedepankan data dan fakta demi tercapainya evaluasi bersama.
"BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi," terangnya.
Sementara terkait dengan kepentingan politik, BIN juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang siapa pun untuk melakukan deklarasi dan memberikan dukungan politik kepada siapa pun.
Baik oleh perorangan, kelompok hingga organisasi masyarakat sekalipun. Bagi mereka, pilihan tersebut adalah hak demokrasi seluruh warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
"Ormas bebas menyuarakan sesuatu tapi tetap harus bertanggung jawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang politikus dan mantan anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman menuding jika Kepala BIN menyuap beberapa Organisasi Mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing-masing mendapat Rp 200 juta per bulan, Ketua PB mendapat Rp 20 juta per bulan.
Kabar yang dilontarkan oleh Djoko Edhi tersebut bahwa mereka ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Generasi Milenial Indonesia di 11 Negara Dukung Jokowi
Redaktur & Reporter : Natalia