jpnn.com, JAKARTA - Suasana yang riuh langsung berubah tenang saat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO) naik ke atas podium di Rembug Kebangsaan dan Manifesto Politik Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/8). Forum ini mengangkat tema “Pemekaran Daerah, Memperkuat Indonesia.”
Awalnya massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB (Forkonas PP DOB) se-Indonesia sempat berteriak-teriak menyampaikan aspirasi. Terlebih lagi saat Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdany berpidato dan membakar semangat massa dari berbagai daerah yang menuntut pencabutan moratorium DOB.
BACA JUGA: AM Fatwa: 72 Tahun Kemerdekaan, Tonggak Sejarah Rekonsiliatif
OSO yang datang sekitar pukul 11.00 langsung masuk ke ruangan. Dia duduk sejenak kemudian naik ke atas panggung sebagai keynote speech. Saat Oso berpidato masih ada yang berteriak.
“Kita warga daerah terhormat, supaya tertib jangan teriak-teriak. Kita berani tidak dengan ucapan, (tapi) kita berani dengan perbuatan. Kita berani dengan jiwa raga dan hati nurani yang jujur," kata Oso.
BACA JUGA: Tak Sangka, Baru Kali Ini Oso Dapat Kejutan
Suasana langsung hening. Massa tidak lagi berteriak-teriak di ruangan itu. Oso sudah memahami maksud mereka. Senator asal Kalimantan Barat itu menjelaskan pada sidang bersama DPD dan DPR 16 Agustus 2017, pesan dan aspirasi daerah yang ingin DOB sudah disampaikan.
"Dalam sidang 16 Agustus 2017 sudah saya sampaikan. Itu ditonton 250 juta penduduk Indonesia," tegas Oso.
BACA JUGA: Rayakan Ulang Tahun, OSO Minta DPD Diperkuat
Dia menegaskan, dalam sidang itu sudah disampaikan bahwa keinginan pembentukan DOB merupakan perintah Undang-Undang. Namun, Oso mengingatkan, harus sadar bahwa kondisi negara sekarang dalam keadaan tidak mudah. Masalah perekonomian dunia yang begitu susah, juga berimbas ke negara-negara lain. Tapi bersyukurlah, Indonesia masih punya satu harapan karena tingkat inflasi masih rendah.
"Untuk itu jangan ada dusta di antara kita sebagai orang daerah. Kita orang daerah dukung kepentingan daerah," katanya.
Dia mengingatkan, dalam memperjuangkan itu harus dengan cara-cara yang konstitusional. Tidak perlu teriak-teriak turun ke jalan.
"Buat apa turun ke jalan? Ayo diskusi ajak bicara tanamkan rasa persaudaraan sesuai Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika dan NKRI," kata Oso.
Dia mengingatkan, masyarakat Indonesia sudah dewasa dan tidak bisa dipecah belah. "Kita bukan anak kecil jangan mau diadu domba, dihasut, dipecah belah oleh siapa pun," ujarnya.
Dia mengingatkan, banyak orang yang ingin menjerumuskan, menghancurkan, memecah belah bangsa ini. "Mau? Tidak. Anda adalah Pancasila, Anda Indonesia," tegas Oso.
Sekretaris Jenderal Forkomnas PP DOB se-Indonesia Abdurrachman didampingi delegasi dari Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Sulawesi sebelumnya menyampaikan manifesto politik.
Forkomnas menyesalkan pemerintah dan DPR yang melanggar konstitusi karena tidak melaksanakan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Mereka juga menuntut DPD dan DPR agar mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah terkait Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).
Forum juga mendesak pemerintah cabut moratorium DOB sebagai wujud pelaksanaan UU 23/2014.
"Jika tidak, maka kami akan sungguh-sungguh, melakukan langkah hukum atas pelanggaran konstitusi," kata Abdurrahman.
Mereka juga mempertimbangkan dukungan politik pada pemetintah dan anggota DPR pada pemilu 2019 jika tuntutan tidak dipenuhi. Mereka juga akan melakukan jika sampai oktober 2017 tuntutan tidak dilaksanakan.(adv/boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPD RI Peringati HUT Kemerdekaan RI Bersama Presiden
Redaktur & Reporter : Boy