jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) M Syafii menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pihak.
Termasuk oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
BACA JUGA: Ada Jaksa Kena OTT KPK, M Prasetyo Pasrah Saja
Syafii mengkritik kegiatan aparat penegak hukum seperti kejaksaan sudah seperti disoriented.
Dia menjelaskan, sebenarnya penegakan hukum itu untuk negara atau state oriented.
Karenanya, aparat penegak hukum seperti kejaksaan harus menegakkan keadilan dan memastikan hukum.
BACA JUGA: KPK Langsung Menyegel Ruang Jaksa di Kejati Bengkulu
Menurut dia, di negara-negara lain yang penegakan hukumnya state oriented mereka berani memeriksa presidennya, maupun menteri-menteri aktif.
Namun, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, yang terjadi di Indonesia justru tidak demikian.
“Nah, yang sekarang ini adalah disoriented. Penegak hukum sudah bukan lagi state oriented, tapi goverment oriented,” katanya, Jumat (9/6).
Karenanya, Syafii menegaskan, penegakan hukum menjadi kepentingan elite politik penguasa.
BACA JUGA: Gelar OTT di Bengkulu, KPK Sasar Jaksa
Apalagi, kalau jajarannya merupakan kader partai.
“Ketika ia duduk di pemerintahan, berhentilah sebagai kader partai karena memimpin negara. Nah, ini yang sudah,” katanya.
Menurut dia, ini tidak hanya saja menyebabkan mudahnya penegakan hukum diintervensi.
“Tapi, pola penegakan hukumnya untuk pemerintah, bukan untuk kepentingan negara,” paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK OTT Oknum Jaksa di Bengkulu
Redaktur & Reporter : Boy