jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pemerintah tidak maksimal memperjuangkan nasib honorer.
Guru honorer masih tetap digaji murah dan dikungkung dengan seleksi PPPK yang hanya jadi program PHP (pemberi harapan palsu) pemerinah.
BACA JUGA: Rekrutmen 1 Juta Guru Honorer Jadi ASN Gagal, PPPK Bersengkarut, Jokowi Perlu Turun Tangan
Koordinator nasional P2G Satriwan Salim mencontohkan seleksi PPPK 2021 yang kacau balau.
Semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021.
BACA JUGA: Kisah Guru Honorer di Pekanbaru Menyambi Berjualan Es, Brimob Bergerak
Faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan ketiga.
"Jadi, pelaksanaannya molor satu tahun," kata Satriwan, Jumat (25/11).
BACA JUGA: 90 Guru Honorer Daerah Ini Tak Lolos Verifikasi PPPK Gegara Pendidikan, Bagaimana Nasibnya?
Belum lagi, ujarnya, nasib 193.954 guru lulus PG atau passing grade hasil seleksi tahun lalu yang tidak mendapatkan formasi. Mereka digiring dalam seleksi PPPK 2022, itu pun masih menyisakan 55 ribu yang tidak mendapatkan formasi.
Ironisnya, sebagian dari mereka (guru swasta), bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan.
"Para guru honorer itu, bukannya untung ikut seleksi PPPK, malah buntung. Sadar enggak sih pemerintah soal itu," ujarnya.
Bagi P2G, skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi PPPK 2022 tahapan justru menimbulkan ketidakadilan baru.
Sebanyak 193 ribu guru yang masuk kategori prioritas satu (P1) anehnya banyak yang turun level ke P2, P3, dan P4.
“Semestinya 193 ribu guru itu dahuu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan pemda," ucapnya.
Jadi, tegas Satriwan, pemerintah mengurai satu per satu dahulu. Jangan yang 193 ribu P1 belum beres, tetapi malah membuka prioritas 2, 3, dan 4.
P2G berharap Presiden Jokowi turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di tanah air, termasuk menuntaskan persoalan seleksi PPPK guru dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang.
"Guru masih jauh dari sejahtera," cetusnya.
Satriwan menegaskan Jokowi harus turun langsung membereskan persoalan guru, karena pernah punya legacy baik di masa lalu. Tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat gubernur DKI Jakarta.
"Semoga Pak Presiden juga meninggalkan legacy kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” lanjut guru Pendidikan Pancasila ini. (esy/jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Mesyia Muhammad