jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menuntaskan persoalan seleksi guru PPPK.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan seleksi guru PPPK yang semula diharapkan menjadi solusi atas minimnya kesejahteraan guru, ternyata makin terlihat karut-marut.
BACA JUGA: Kisah Guru Honorer di Pekanbaru Menyambi Berjualan Es, Brimob Bergerak
"Dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022, nasib para guru khususnya guru honorer belum ada perubahan menuju perbaikan," kata Satriwan Salim, di Jakarta, Jumat (25/11).
Dia menyebut janji yang pernah diungkapkan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan mendiang MenPAN-RB Tjahjo Kumolo untuk pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK ternyata angan belaka.
BACA JUGA: P4 Mulus Mendaftar PPPK 2022, Guru Lulus PG Cari Keadilan, Pengacara & DPRD Dilibatkan
Tercatat pada 2021 hanya 293 ribu yang dapat formasi PPPK, padahal bangsa ini membutuhkan 1 juta guru.
"Peringatan Hari Guru Nasional harus dijadikan momentum yang tepat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengevaluasi semua kebijakannya mengenai guru," tuturnya.
BACA JUGA: Kasus Penipuan CPNS & PPPK oleh Anggota DPRD Ini SP3, Kombes Yuliyanto Ungkap Alasannya
Dalam pandangan P2G, kesejahteraan guru khususnya honorer saat ini masih jauh panggang dari api, padahal negara berutang besar kepada guru honorer, yang berjumlah lebih dari 1 juta orang.
"Mereka masih digaji jauh di bawah UMP/UMK daerah. Rata-rata Rp 500 ribu hingga satu juta per bulan," tegasnya.
Fakta itu tentu jauh dari amanat Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
P2G juga menilai Indonesia mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Proses dan keberlanjutan pembelajaran di lembaga pendidikan selama ini sangat ditopang oleh tenaga guru honorer.
Satriwan menyebut hingga 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Sebab, pada 2021 saja negara ini perlu 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional.
"Namun sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari pemda. Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK tetapi tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” bebernya.
Dia lantas menyinggung janji manis Mendikbudristek Nadiem dan kemenPAN-RB soal rekrutmen 1 juta guru honorer jadi ASN PPPK hanya tinggal janji saja.
"Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh Pemerintah. Janji mengangkat satu juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang. Belum lagi guru madrasah swasta yang enggak bisa ikut, terkesan diskriminatif," ucap guru SMA itu.
Menurut Satriwan, semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021, tetapi faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga.
Sementara itu, 193.000 guru yang tak dapat formasi tak jelas nasibnya seperti apa. Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena telah dipecat Yayasan. "Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung," ujar Satriwan.
Bagi P2G, skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi Guru PPPK tahapan ke-3 justru menimbulkan ketidakadilan baru. Sebab, dari 193 ribu guru yang masuk kategori P1, anehnya banyak yang turun level ke P2 dan di bawahnya.
"Semestinya 193 ribu guru itu dahulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi, Pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193 ribu P1 belum beres, ini malah membuka prioritas 2 dan 3," sambung Satriwan.
Oleh karena itu, P2G berharap Presiden Jokowi turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di tanah air, termasuk menuntaskan persoalan seleksi Guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang.
Dia pun mengungkap alasan meminta Presiden Jokowi turun langsung membereskan persoalan guru. Salah satunya, suami Iriana pernah punya warisan baik di masa lalu dalam memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat gubernur DKI Jakarta.
"Semoga Pak Presiden juga meninggalkan warisan kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti," kata guru Pendidikan Pancasila itu. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Kasus Ini Menyeret Nama Petinggi Polri, Mahfud MD Disarankan Minta Atensi Jokowi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam