jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak para kepala daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) memberikan perlindungan kepada guru, terlebih lagi selama pandemi.
Kabid Advokasi Guru P2G, Iman Z. Haeri mengatakan, pemerintah pusat dan daerah hendaknya melaksanakan perintah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru.
BACA JUGA: P2G Ungkap Data Mengerikan soal Covid-19 di Tengah Siswa dan Guru
"Ada empat jenis perlindungan guru yang wajib diberikan negara. Yaitu perlindungan hukum, profesi, kesehatan, dan Keselamatan Kerja, dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual," tutur Iman, Minggu (13/12)
Dia melanjutkan, setidaknya tiga jenis perlindungan guru di atas wajib dipenuhi pemerintah apalagi di masa pandemi ini.
BACA JUGA: Massa Geruduk Polres Ciamis Minta Ditahan untuk Gantikan Rizieq Shihab
Sebagaimana diketahui, guru-guru PNS dan swasta di banyak daerah sudah masuk sekolah walaupun untuk jadwal piket, dan ada juga yang sudah mulai mengajar pembelajaran tatap muka (PTM).
"Untuk perlindungan guru, Pemda jangan mewajibkan guru usia di atas 45 tahun masuk sekolah," tegasnya.
BACA JUGA: Pejabat Kemenko PMK: Semua Harus Bisa jadi Guru PJJ
"Pemda juga mesti membiayai penuh guru-guru yang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19, karena tertular dari klaster sekolah."
Koordinator nasional P2G Satriwan Salim mengingatkan, yang tak kalah penting adalah terkait syarat mutlak 5 SIAP.
Antara lain siap pemdanya, siap sekolah dan gurunya, siap sarana-prasarananya. Kemudian siap orang tuanya dan siap siswanya
Semua komponen tersebut menurut Satriwan, harus dipenuhi tanpa kecuali, bersifat menyeluruh 1 sampai 5 bukan opsional.
"Jika sekolah memang belum siap dengan semua 5 SIAP itu, maka pilihan untuk menunda tatap muka adalah yang terbaik."
"Jangan bertindak gegabah untuk membuka sekolah Januari 2021. Bisa aja guru dan siswa akan terus menjadi korban Covid-19," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad