JAKARTA - Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta menemukan kejanggalam dalam daftar pemilih Pilkada DKI. Perbedaan dalam daftar pemilih ganda ini sangat signifikan terjadi dari jumlah daftar pemilih sementara (DPS).
Hal ini diungkap aktifis P3I dalam konferensi Pers di Waroeng Bakoel Koffe, Cikini Raya, Kamis (17/5). Temuan itu merupakan hasil pemantauan dan investigasi P3I terhadap DPS Pilkada DKI yang dilakukan ditingkat TPS di Jakarta Barat.
"Kita sebar relawan untuk data DPT tingkatan TPS. Kita temukan hal yang sangat fundamental karena DPS tidak valid dan ada yang ganda," kata Ketua P3I, Mustofa.
Di antara temuan yang diekspose oleh Direktur Riset P3I, Aditya ialah ditemukan NIK dan nama yang sama digunakan dalam satu TPS yang sama secara berulang. Artinya ada pemilih ganda dalam satu TPS.
Kemudian ditemukan NIK dan nama yang sama digunakan oleh orang yang berbeda dalam satu TPS, sehingga ada pemilih fiktif dalam satu TPS. Ada juga ditemukan NIK yang sama untuk nama orang yang berbeda dalam beberapa TPS di satu kelurahan. "Artinya ada pemilih fiktif dalam beberapa TPS di kelurahan yang sama," ujar Aditya.
Contohnya ialah NIK yang sama atas nama Sairo dan Natory di TPS 001 Pekojan. Kemudian NIK yang sama dimiliki oleh satu orang atas nama Lim Novi Sary dan Lim Novysary. "Disini namanya sama, tapi nama yang satu pakai spasi yang satu tidak," ujar Aditya.
Temuan temuan tersebut merupakan sampel dari 9 TPS Kelurahan di Jakarta Barat, seperti Tanjung Duren Utara, Wijaya Kusuma, Krukut, Tangi, Duri Utara, Duri Kepah, Kebun Jeruk, Pekojan dan Kapuk.
"Kita sudah cek melalui website KPU Jakarta dan ternyata pemilik NIK tersebut hanya satu orang saja, sedangkan nama-nama yang lain fiktif," tegas Aditya.
Dia meyakinkan bahwa penelitian mereka dilakukan sederhana dan bisa dilakukan semua orang. Karena P3I hanya mengambil data riil dari 9 TPS, kemudian memasukan data yang ada ke komputer dan dengan jelas bisa dilihat kejanggalannya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presidential Threshold Tak Jamin Efektifitas Pemerintahan
Redaktur : Tim Redaksi