JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai ambang batas tentang syarat dukungan bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung partai politik (presidential threshold), tidak pararel dengan efektifitas dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, capres yang didukung partai kecil pun tetap bisa menjalankan pemerintahan yang efektif.
Hal itu disampaikan Syamsuddin saat tampil sebagai pembicara pada Dialog Kenegaraan bertema "Ambang Batas Calon Presiden" di gedung DPD RI, Rabu (16/5). Menurutnya, konstitusi telah menjamin bahwa Presiden terpilih pasti didukung mayoritas pemilih. Sebab, kalaupun Pilpres sampai dua putaran, pasangan capres harus meraih dukungan di atas 50 persen untuk bisa menjadi pemenang.
"Jadi kalau soal dukungan parlemen, itu kan masalah kecantikan dan kepandaian mengelola koalisi. Mau diusung partai kecil pun, jaminan konstitusi jelas, 50 persen plus satu," kata guru besar riset di LIPI itu.
Sementara Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menuding ada partai-partai yang memiliki agenda tersembunyi di balik ide tentang perlunya presidential threshold. "Jangan ada agenda tersembunyi dari masalah persentase itu. Pijakan kita adalah konstitusi, yakni bagaimana memaknai dukungan rakyat. Jangan khawatir capres yang didukung partai kecil lantas pemerintahan tak efektif," ucap Muzani.
Menurutnya, Gerindra sudah memiliki figur yang akan diusung untuk Pilpres 2014, yakni Prabowo Subianto. "Dan survei dari berbagai lembaga kredibel sudah memberikan pengakuan tentang tingkat keterpilihan Pak Prabowo," tandas Muzani.
Sementara Ketua DPP Partai Amanat NAsional (PAN), Bima Arya Sugiharto, menyatakan bahwa membentuk pemerintahan yang efektif hanya persoalan struktural semata. Yang lebih penting, katanya, justru kapasitas kepemimpinan.
Bima menambahkan, kapasitas kepemimpinan itu bisa dilihat dari rekam jejak seseorang yang akan diusung sebagai capres. "Kalau sudah pernah jadi pengusaha, sekjen partai, ketua fraksi di DPR, empat kali jadi menteri dan sekarang dipercaya jadi Menko Perekonomian, saya pikir itu rekam jejak yang jelas untuk sebuah kapasitas," kata Bima mempromosikan capres dari PAN, Hatta Rajasa.
Meski demikian mantan pemimpin lembaga penelitian Charta Politica itu menegaskan, presidential threshold tetap harus diberlakukan. Bima menyebut angka 15 persen adalah ambang batas yang wajar.
"Ini bukan soal menjegal calon atau ada agenda tersembunyi. Tetapi presidential threshold itu juga untuk membangun format partai ke depan agar lebih baik," katanya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masyarakat Minta Realisasi 4 Pilar
Redaktur : Tim Redaksi