PADANG–Pemerintah Provinsi Sumbar tetapkan peristiwa banji bandang di Kota Padang, Selasa (24/7) malam sebagai bencana daerah. Untuk itu, Pemprov Sumbar menetapkan masa tanggap darurat selama satu bulan. Masa tanggap darurat tersebut, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan masyarakat.Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meminta agar seluruh data kerusakan akibat banjir bandang dibuat sevalid mungkin.
“Kami tetapkan tangap darurat satu bulan ke depan. Surat Keputusan (SK)-nya di keluarkan oleh provinsi dan kota.Tidak tertutup kemungkinan masa tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kemarin saat rapat koordinasi penanggulangan banjir bandang dengan Direktur Jenderal (Dirjend) Rehab-Rekon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah, seluruh SKPD dan seluruh muspida, Rabu (25/7) di Gubernuran.
Irwan meminta seluruh SKPD terkait, mendata seluruh kerusakan dan kerugian akibat banjir bandang. Katanya, data kerusakan dan kerugian perlu dimaksimalkan sehingga diketahui seluruh dampak banjir, baik itu kerusakan sawah,ternak dan harta benda serta jembatan. “ Saya seluruh infrastruktur yang rusak, rumah masyarakat dan kerugian-kerugian lainnya yang diderita masyarakat didata.Jangan sampai ada yang tercecer dalam pendataan.Data yang diserahkan itu, hendaknya data yang validlah,” ucapnya
Mantan Anggota DPR RI itu menghimbau agar tiga belas kota dan kabupaten di Sumaterabarat untuk melakukan mitigasi terhadap bencana longsor yang mungkin saja,dapat terjadi sewaktu-waktu.Mitigasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap zona kerentanan gerakan tanah serta pemantauan gerakan tanah.Diharapkan dengan mitigasi tersebut akan banyak masyarakat yang akan terselamatkan dari bencana tanah longsor.Tiga belas daerah itu adalah Padang, Solok, Solokselatan, Pesisirselatan, Sawahlunto, Sijunjung, Padangpariaman,Tanahdatar, Bukittinggi, Agam ,Pasaman dan Limapuluh Kota.
“Saya minta masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman bencana yang bisa terjadi setiap saat,” ucapnya
Direktur Jenderal (Dirjend) Rehab-Rekon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Harmensyah meminta gubernur dan wali kota agar secepatnya mengeluarkan SK tanggap darurat tersebut. Hal ini bertujuan, agar segera dilakukan aktivasi posko utama dan lapangan untuk memanggulangi korban banjir bandang.
Harmensyah mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap membantu masyarakat Sumbar yang ditimpa musibah. Katanya, saat mendapatkan informasi ada banjir bandang di Sumbar,tim BNPB langsung turun ke Sumbar untuk mengetahui dampak kerusakan banjir bandang tersebut. Katanya, ia belum dapat merinci bantuan apa yang dapat diberikan pada masyarakat Sumbar karena pihaknya belum melakukan verifikasi. Namun sepanjang keuangan ada di BNPB, maka pihaknya siap menyalurkan bantuan bagi masyarakat.
“Saya tadi malam langsung berangkat ke Sumbar setelah tahu ada banjir bandang.Paginya saya langsung rapat dengan gubernur soal banjir bandang ini.Jadi saya belum turun ke lokasi.Habis rapat inilah saya akan langsung turun ke lokasi,”ucapnya.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar Ali Musri mengatakan, intensitas hujan yang cukup tinggi, membuat air di sepanjang sungai besar yang ada di Kota Padang meluap.Terjadinya banjir juga disebabkan karena jarak yang cukup pendek antara hulu air di Bukit Barisan dengan laut.
Kondisi tersebut diperparah dengan jebolnya kantong-kantong air yang ada di atas bukit, sehingga sungai besar seperti Batang Kuranji, Gunung Pangilun dan Batu Busuk tidak mampu menahan debit air yang tinggi akibat curah hujan yang tinggi.
“Kita perlu melakukan invetarisir terlebih dahulu sungai-sungai yang mengalami kerusakan. Hasil inventarisir tersebut digunakan untuk langkah-langkah menanganan normalisasi lebih lanjut,”ucapnya.
Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan korban, dilakukan langkah assessment dengan membangun dapur umum. “Ada empat lokasi, yang akan digunakan untuk dapur umum, yakni Kecamatan Nanggalo dengan melibatkan unsur Batalyon, kawasan Limau Manih dengan melibatkan unsure Brimobda Polda Sumbar, Kecamatan Lubuk Begalung (mariner) dan Kecamatan Pauh (Angkatan Udara),” katanya
Melalui masa tanggap darurat nanti, melalui BNPB nanti dilaksanakan pergantian ternak milik warga yang mati akibat banjir. Selain itu, juga dilaksanakan perbaikan terhadap jalan-jalan lingkungan yang rusak.Untuk penyediaan air bersih bagi korban banjir bandang, Fauzi Bahar menjamin, penyaluran air PDAM dapat diaktifkan kembali, mulai Kamis (26/7). Pemko menurutnya juga menyediakan tenda-tenda darurat bagi korban yang rumahnya hanyut serta perlengkapan logistik lainnya.
“Kita tetapkan status tanggap darurat selama 1 minggu untuk korban banjir bandang.Banjir bandang yang terjadi kemarin, ada kemungkinan disebabkan oleh aktivitas illegal logging.Jika ada masyarakat melihat ada aktivitas illegal logging, saya minta tolong kasih saya informasi.Saya akan berikan insentif sebesar Rp 500 ribu, bagi pelapor aksi pembalakan liar.Saya akan merahasikan nama si pelapor tersebut,”ucapnya.
Kepala BPBD Padang Dedi Henidal mengatakan, data sementara BPBD Padang mencatat,korban yang ditimbulkan akibat banjir mencapai 646 orang. Sementara, rumah yang terendam mencapai 448 unit. Kerusakan lain yang ditimbulkan akibat banjir adalah terputusnya aliran sungai, terganggunya air bersih dan rusaknya jalan raya Kampus Unand sekitar 150 meter. “ Itu data sementara kami.(ayu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cuaca Ekstrim, Petani Terancam Gagal Panen
Redaktur : Tim Redaksi