jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan penolakannya pada kebijakan sekolah lima hari yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy.
Sikap tegas itu lantaran ada indikasi sekolah lima hari itu akan tetap dijalankan, meskipun Presiden Joko Widodo minta agar ditunda.
BACA JUGA: Sekolah Lima Hari Paling Cepat Pekan Ketiga Juli
"Seandainya menterinya (Mendikbud Muhadjir Effendy, Red) sudah menerima imbauan, presiden kita tidak akan keras kayak gini. Indikasinya kan menterinya akan ngotot," ujar dia di Kantor PBNU, petang kemarin (15/6).
Dia memperingatkan Kemendikbud agar tidak membuat perubahan yang merugikan banyak pihak. Saat ini sekolah dan madrasah diniyah sudah berjalan beriringan.
BACA JUGA: 5 Penjelasan Penting dari Mendikbud soal Sekolah Lima Hari
Pagi hingga siang siswa belajar di sekolah. "Malamnya mengaji Alquran. Itu sudah indah banget kok," ujar dia.
Setidaknya ada banyak hal yang mendasari penolakan dari PBNU. Yakni penambahan waktu belajar di sekolah tidak selalu identik dengan perbaikan karakter; dinilai bertentangan dengan sistem pendidikan nasional tentang standart pelayanan minimal berbasis sekolah atau madrasah; dan berpotensi besar melampaui pada jumlah jam mengajar guru di sekolah.
BACA JUGA: Anies Baswedan No Comment soal Sekolah Lima Hari
Selain itu dari hasil pantauan PBNU, belum semua sekolah siap karena fasilitas yang masih minim.
Kondisi orang tua yang dianggap bekerja seharian juga tidak mencakup seluruh masyarakat. Masih lebih banyak orang tua yang punya banyak waktu untuk menemani anak-anaknya.
"Mengingat tingginya gejolak dan keresahan yang terjadi di masyarakat, maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut membatalkan kebijakan lima hari sekolah," kata KH Said membacakan pernyataan sikap PBNU. (wan/jun/tau)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Implementasi Lima Hari Sekolah Perlu Bertahap
Redaktur & Reporter : Soetomo