JAKARTA - Cermin birokrasi tanah air masih buram. Tingginya alokasi belanja biaya pegawai ternyata tidak diimbangi dengan kualitas layanan publik yang memuaskan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mewajibkan anggaran belanja pegawai dipangkas.
Intruksi tersebut disampaikan langsung oleh Menpan-RB Azwar Abubakar ketika menggelar sosialisasi reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur di Makassar. "Kalau bisa belanja pegawai secara keseluruhan dikurangi hingga sepuluh persen," kata dia dalam keterangan tertulis dari Humas Kemen PAN-RB, Selasa (24/4).
Azwar mengaku prihatin melihat beberapa daerah yang mengalokasikan lebih dari 60 persen APBD untuk pos belanja pegawai. Menteri sekaligus politisi dari PAN itu mengatakan, pengeprasan belanja pegawai bukan berarti harus menurunkan gaji aparatur. Dia berharap, pengetatan anggaran belanja pegawai tidak mengorbankan gaji para pegawai.
Cara untuk memangkan anggaran yang masuk dalam pos belanja pegawai itu beragam. Misalnya mengurani biaya perjalanan dinas, anggaran rapat-rata yang diselenggarakan di luar kantor, belanja barang, belanja sewa gedung, dan honor-honor lain di luar gaji pegawai.
Mantan Plt gubernur Aceh itu mengatakan, jika dihitung-hitung biaya atau ongkos untuk beberapa kegiatan tadi nominalnya cukup besar. Dia menuturkan, besarnya ongkos kegiatan-kegiatan penunjang birokrasi itu tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. "Pelayanan birokrasi kepada masyarakat masih jauh dari memuaskan," katanya.
Indikasi ini, tutur Azwar, merupakan gejala jika program reformasi birokrasi yang dimulai sejak beberapa tahun terakhir belum berhasil. Azwar tidak berniat mendramatisir kelemahan birokrasi ini. Namun, dia menegaskan birokrasi yang terkesan boros ini harus segera berubah.
Mantan anggota DPR itu lantas mengutip pernyataan Presiden SBY. Orang nomor satu di Indonesia itu pernah mengatakan jika bangsa ini sedang menghadapi tiga masalah besar. Ketiga masalah itu adalah masalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur. "Hanya empat persen dari APBN atau sekitar Rp 60 triliun dialokasikan untuk membangun infrastruktur," ujar Azwar.
Menurut Azwar, sudah saatnya birokrasi kembali ke "fitrahnya". Dia menegaskan, dengan percepatan program reformasi birokrasi harus terbentuk birokrasi yang bersih, kompeten, bersifat melayani, dan tidak boros di seluruh instansi pusat maupun daerah. Jika kondisi ini tidak terwujudu, dia khawatir gaung program reformasi birokrasi tidak menyisakan apa-apa. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Janjikan PP tentang Migas Aceh Dibereskan
Redaktur : Tim Redaksi