jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menilai penghentian operasi kereta rel listrik bukan solusi yang tepat untuk mengurangi aktivitas masyarakat selama berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya, ada hal lebih krusial yang perlu dilakukan Gubernur Anies Baswedan.
"Memang dilema, pertanyaannya berani tidak Anies menutup dan menyegel kantor-kantor di Jakarta untuk sementara. Mau tidak Anies menanggung complaint tenant-tenant? Mau tidak menanggung kompensasi kerugian yang diterima pekerja? Itu juga mengancam perut mereka, ancam nyawa mereka juga, Semua risiko harus dihitung, tidak asal menghentikan," ujarnya.
BACA JUGA: Anak Buah Anies Baswedan: Posisinya Sudah Gawat
Yayat mengatakan saat ini para pekerja mengalami buah simalakama bekerja atau tidak bekerja di tengah Covid-19. Bagi mereka keduanya sama, mengancam keberlangsunga hidup mereka.
Yayat mengingatkan Anies Baswedan prinsip PSBB adalah pembatasan, bukan pelarangan termasuk operasional KRL. Menurutnya Pemda seharusnya membuat skema pembatasan pergerakan pekerja berupa jumlah hari kerja dan jam masuk kerja.
BACA JUGA: Anies Dorong Penggunaan Tes PCR Covid-19
Cara itu bisa menjadi solusi menanggulangi masalah penumpukan penumpang saat masuk dan pulang kerja.
"Masalahnya ada penumpukan, jadi perlu pengaturan di dalam KRL nya saja. Pengawasan didalam gerbong diperketat dan Pemprov DKI perlu menyiasati jam masuk kerja, bukan menghentikan KRLnya," ujarnya.
BACA JUGA: Ini Permintaan Anies ke Pemerintah Pusat
Yayat menjelaskan jumlah penguna KRL Bodetabek menuju Jakarta pada kondisi normal sebanyak 1, 2 juta orang. Mereka bekerja di Jakarta karena tidak memiliki kemampuan membeli rumah di Jakarta.
Saat ini dengan kebijakan PSBB maka jumlah para pekerja sudah berkurang drastis. Namun dia menyakini ada berbagai pekerja kantoran dan harian yang masih tetap bekerja karena tidak punya pilihan lain. Kantor mereka tidak memberikan cuti karena keberlangsungan perusahaan ada pada keberadaan karyawan tersebut.
Yayat mengatakan sejumlah syarat perlu disiapkan pemda jika tetap ngotot menghentikan KRL. Pertama, dia mempertanyakan sejauh mana pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memiliki data para pekerja dari 8 sektor yang masih dibolehkan untuk bekerja selama kebijakan PSBB berlangsung.
Data tersebut nantinya untuk memetakan stasiun mana yang paling banyak dituju oleh para pekerja. Kemudian Pemda bisa berkoordinasi dengan para pengusaha untuk mencari alternatif akomodasi bagi para pekerja tersebut.
"Misalnya akomodasi diganti tapi oleh perusahaan atau pemda, kalau dibebankan ke karyawan, ya susah mereka. Atau bisa wisma-wisma milik pemerintah yang di Jakarta dikerjasamakan untuk jadi tempat tinggal karyawan sementara, jadi mereka tidak pulang," ujarnya.
Selain 8 sektor tersebut, pemerintah termasuk Pemda DKI Juga harus menyiapkan paket bantuan untuk perusahan-perusahaan yang dipaksa karyawannya untuk tidak bekerja. kebijakan penggantian bagi para pekerja harian berupa kebutuhan dasar juga harus terpenuhi terlebih dahulu.
Pemprov DKI dan Pemda juga harus memperhatikan nasib KRL terkait kerugian mereka. "Apa mau Pemprov DKI dan Pemda lainnya iuran untuk mengganti kerugian KRL, ada karyawan mereka juga yang harus di kasih makan," ujarnya.
Yayat menambahkan persoalan penghentian operasional KRL juga akan menemui banyak kendala lainnya. Ia mengingatkan Jakarta merupakan antung pusat jasa keuangan nasional.
Hampir semua kantor- kantor pusat itu ada di Jakarta dimana karyawannya bisa dipastikan ada yang tinggal di luar Jakarta. Banyak daerah di Indonesia masih melakukan aktivitas dan membutuhkan koordinasi dengan kantor pusat mereka di Jakarta.
"Ada yang ngg bisa dikerjakan dari rumah dan butuh keberadaan fisik di kantor," ujarnya.
Banyaknya persoalan dan persiapan yang dibutuhkan diatas, Yayat menyarankan wacana penghentian operasional KRL tidak dilanjutkan. Dia menyarankan Pemda dan KRL fokus mengurai dan membatasi penumpukan penumpang pada peak hour. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil