jpnn.com, TEMANGGUNG - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jateng, membuka kemungkinan membatalkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 khusus formasi guru.
Hal tersebut karena terjadi perubahan keputusan dari pemerintah pusat terkait sistem penggajian.
BACA JUGA: Maaf, Perekrutan 2.084 Calon Guru PPPK Terancam Dibatalkan
Bupati Temanggung M. Al Khadziq di Temanggung Jumat (4/6) mengatakan pada awal pengajuan formasi untuk PPPK sebanyak 2.084 formasi didasarkan pada informasi pemerintah pusat bahwa gaji PPPK akan dibayar oleh pemerintah pusat.
Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, serta Kemendikbudristek, rupanya pemerintah pusat meminta agar gaji untuk PPPK dibayarkan oleh pemerintah daerah.
BACA JUGA: Kapan Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK? Eh, Ada Kebijakan Baru dari BKN
"Kalau harus dibayar oleh pemerintah daerah, maka Kabupaten Temanggung kemampuan keuangannya tidak mencukupi untuk merekrut 2.084 orang tersebut, maka Kabupaten Temanggung belum mengambil keputusan, apakah 2.084 formasi akan dilakukan perekrutan semua atau hanya sebagian, bahkan tidak direkrut sama sekali," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengajukan formasi pada seleksi CPNS tahun 2021 dan sudah disetujui oleh Kementerian PAN RB sejumlah 3.029 formasi.
BACA JUGA: 8 Penyebab Pasangan Nekat Berselingkuh
Yang terdiri dari 945 formasi untuk CPNS dan 2.084 formasi untuk PPPK khusus guru.
Berdasarkan surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahapan dan proses seleksi juga diundur untuk jangka waktu yang belum ditentukan karena masih terdapat beberapa aturan pengadaan CPNS terkait PPPK khusus guru yang belum ditetapkan pemerintah serta masih adanya revisi usulan penetapan kebutuhan oleh beberapa instansi.
Bupati Temanggung berharap 2.084 PPPK nanti bisa dibayar dan digaji oleh pemerintah pusat.
Menurut dia untuk membayar gaji PPPK sebanyak 2.084 orang dalam setahun membutuhkan dana sekitar Rp116 miliar.
Setelah dihitung-hitung kemampuan Kabupaten Temanggung maksimal hanya untuk 250 PPPK dengan membutuhkan dana sekitar Rp12 miliar.
"Kondisi keuangan Kabupaten Temanggng di tengah pandemi saat ini, kalau setiap tahun mangalokasikan Rp116 miliar ini pasti akan mengganggu proses pembangunan yang lain," katanya
Dikatakan, perekrutan guru penting dilakukan karena Kabupaten Temanggung masih kekurangan tenaga pengajar.
Kalau tahun ini tidak merekrut guru, apalagi yang memasuki pensiun semakin bertambah, maka Kabupaten Temanggung akan semakin kekurangan guru. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo