jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku siap menjadi menteri, kalau memang diperintahkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan diminta oleh Presiden Joko Widodo.
Namun ketika disuruh memilih, Ganjar lebih memilih tugas mulia mengamankan kebijakan pemerintah pusat, agar benar-benar sampai ke tingkat paling bawah.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Bicara Soal Pilpres 2024, Siap Nyapres, Pak?
"Kalau diperintahkan, saya siap (menjadi menteri), tetapi kan problemnya saya juga masih menjabat gubernur, belum selesai. Bu Mega itu juga kan perintahnya saya jadi gubernur," ujar Ganjar dalam program 'Ngobrol Politik' di kanal YouTube jpnn.com.
Mantan anggota DPR dua periode ini kemudian menjelaskan perbedaan antara menteri dan gubernur. Untuk menjadi gubernur, harus lewat pemilihan kepala daerah. Artinya, penuh dengan kontestasi.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Mau jadi Menteri di Era Jokowi, Tetapi..
Sementara untuk menjadi menteri, dipilih berdasarkan otoritas penuh presiden.
"Jadi, kalau ditanya pilih mana, saya akan jawab sudah terlalu banyak yang bisa menjadi menteri. Partai-partai pendukung tentu menyiapkan kader terbaik. Saya memilih mengamankan keputusan agar sampai terlaksana di tingkat bawah," ucapnya.
Menurut pria kelahiran 28 Oktober 1968 ini, seorang gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya, harus dapat menjadi jembatan antara pusat dan daerah.
"Ketika ada perintah untuk membereskan pandemi virus Corona (COVID-19), kami kerjakan. Kemudian ada perintah agar melakukan tes Covid lebih banyak lagi, kami lakukan. Siapkan kuartal ketiga ekonomi lebih baik, ya kami laksanakan," ucapnya.
Suami Siti Atikoh Suprianti ini mencontohkan kebijakan yang diambil, agar perekonomian di Jawa Tengah kembali bangkit.
"Salah satu contoh, duit yang kemarin Rp2.2 triliun masih saya tahan, diperintahkan untuk dibelanjakan sekarang," kata Ganjar.
Dia pun mencari cara agar serapan dari anggaran yang ada, dinikmati masyarakat secara langsung, namun tidak menyalahi aturan. Caranya, dengan mengubah kebijakan.
Misalnya, pelaksanaan program sebelumnya menggunakan penyedia jasa kontraktor, maka kini diubah menjadi padat karya.
"Ini bertujuan agar lebih banyak lagi yang bekerja. Makanya, peran gubernur saya kira lebih complicated. Namun, ketika menjalani politik sebagai seni, jauh lebih menarik (menjadi kepala daerah)," pungkas Ganjar.(gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang