jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022.
Aksi ini diwujudkan dengan implementasi E-Payment, E- Katalog Lokal, dan E-Marketplace.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jhoni Allen Meradang, Rizieq Pilih Pergi, Aiptu Anak Agung Gede Putra Gugur
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rapat Persiapan Penerapan E-Payment, E-Katalog Lokal, dan E-Marketplace, Kamis (18/3), di ruang rapat gubernur.
Pada kesempatan itu, hadir Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya.
Ganjar mengatakan salah satu fokus Stranas PK 2021-2022 ialah pada keuangan negara.
Menurutnya, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui tiga keluaran (output) yakni, pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE).
BACA JUGA: Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran Tahun Ini, Ganjar Beri Peringatan Begini
Terkait E-Payment, telah diteken Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/1430/2017 tentang transaksi nontunai.
Kemudian Pergub Jateng Nomor 55 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah.
Ganjar mengatakan Jateng telah menerapkan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran gaji dan honorarium.
"Untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp50 juta, kami menggunakan transfer payment," terang Ganjar.
Terkait pemanfaatan E-Katalog Lokal, imbuhnya, saat ini telah ditayangkan empat komoditas pengadaan barang dan jasa.
Keempat komoditas itu adalah Hotmix Bahan Asbuton CPHMA, pupuk KNO3, pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan.
Sementara itu, dua komoditas lain marka jalan thermosplastic dan Rumah Sederhana (Ruspin), sedang dalam proses tayang.
Terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE), Pemprov Jateng telah melakukannya melalui format Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Selain itu, Pemprov Jateng juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, untuk membentuk marketplace yang dikhususkan bagi Usaha Kecil dan Mikro, yang diberi nama "Blangkon Jateng".
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sambungnya, telah memenuhi dua komoditas wajib dari total lima komoditas, pada Stranas PK 2021-2022.
"Telah terpenuhi adalah pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan. Untuk alat tulis kantor, makan dan minum serta seragam, kami berkomitmen segera memenuhinya," imbuh Ganjar.
Aplikasi yang bisa diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id itu, adalah hasil kerja sama dengan PT Brilliant eCommerce Berjaya.
"Pengadaan langsung dengan nilai Rp50 juta sampai Rp200 juta, telah kami laksanakan melalui SPSE," ujarnya.
Untuk tahap awal, Blangkon Jateng diprioritaskan pada UKM sektor usaha makan dan minum.
Hal itu diwujudkan dengan proses sosialisasi yang telah diikuti 273 UKM dan pelatihan yang bergulir hingga 19 Maret 2021.
Dengan aplikasi tersebut, Pemprov Jateng berharap bisa mendorong UKM Go Digital. Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).
Ganjar kemudian memaparkan keunggulan dari Blangkon Jateng tersebut.
Di antaranya pengembangan UKM lokal, pelacakan pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Jateng.
"Selain itu, bisa negoisasi harga langsung sehingga efisien dalam proses kerja. Perbandingan harga antarpenyedia pun lebih mudah. Upaya ini merupakan ikhtiar untuk membantu UKM, agar perekenomian Jateng bisa kembali rebound," jelas Ganjar.
Pemprov juga menggelar pelatihan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Total, sebanyak 49 SKPD dengan 98 peserta yang telah mengikuti pelatihan yang menyasar pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu.
Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng, terutama aplikasi Blangkon Jateng. Ia menyebut, hal ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
"Blangkon Jateng kami harap aplikasi bisa jadi centre of excellentnya pembelanjuaan barang dan jasa secara langsung via daring. Tidak hanya Pemprov Jateng, tapi acuan dari pemda tingkat dua, bahkan mungkin contoh bagi provinsi lain," urainya.
Herda menyebut, pada 2021 pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan 40% anggaran Pembelian Barang dan Jasanya untuk sektor Koperasi dan UMKM.
Hal itu sesuai dengan terbitnya PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Perpres 12.
Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengelola dengan baik anggaran yang cukup besar agar tidak terjadi penyimpangan.
Oleh karena itu Stranas PK mendorong pemprov Jateng untuk terus meningkatkan transaksi elektronik untuk pengadaan barang dan jasa seperti pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE).
Ikhtiar ini adalah upaya menutup celah terjadinya korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang cukup besar di Pemprov Jawa Tengah.
“Kami mengharapkan dengan kerja sama dan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi maupun daerah upaya pencegahan korupsi di Indonesia dapat terlaksana dengan baik”, pungkas Herda. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia