jpnn.com - JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor tambang dan energi kini menghantui Indonesia dan negara-negara di dunia.Selain gelombang PHK, investor sektor energi yang berinvestasi di Indonesia banyak yang melakukan review portofolionya.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Energi Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu membuat kebijakan strategis agar investor global di sektor energi tetap bertahan untuk berinvestasi di Indonesia.
BACA JUGA: Krakatau Steel Operasikan Pabrik Baja Senilai Rp 7 Triliun
Kebijakan dimaksud tidak hanya mencakup kemudahan berbisnis seperti pemberian insentif dan keringanan pajak, tetapi juga mampu mendesain kebijakan yang mampu membuat investor tertarik berbisnis di Indonesia.
Menurut Marwan, industri tambang dan migas di Indonesia dan dunia, memang tengah mengalami masa-masa sulit. Bahkan di Amerika, sudah banyak perusahaan sektor energi yang bangkrut, terutama perusahaan kecil dengan kapasitas tambang oil dan gas yang biaya produksinya sekitar 50 – 60 juta per barel.
BACA JUGA: Pede Dengan 3 Varian, Mazda Enggan Luncurkan Produk Baru
Hitungan bisnis tersebut akan membawa perusahaan mengambil keputusan untuk mengurangi karyawan atau menghentikan kegiatan produksi atau menunda investasi.
Karenanya, Marwan menegaskan, khusus di Indonesia, pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo perlu membuat kebijakan terobosan.
BACA JUGA: Oesman Sapta: Jembatan Tayan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
“Ada masalah birokrasi perizinan, lalu ada peraturan pajak ketika kegiatan eksplorasi belum dilakukan produksi sudah dikenakan, sementara peraturan untuk mengoreksi hal itu belum diterbitkan,” kata Marwan, Rabu (23/3).
Jadi, ia menyarankan, bereskan saja yang saat ini sudah diketahui penyebab kurang bersemangatnya investor.
“Yang kedua, kalau perlu insentif ya terbitkanlah insentif itu dan ukurannya bisa kita lihat di luar negeri seperti apa,” papar Marwan.
Menurut marwan, pemerintah perlu melihat apa yang membuat investor tidak melakukan PHK karyawan atau investasinya tetap jalan, sehingga kegiatan operasi bisa tetap dijalankan.
Pemerintah dapat menawarkan hal-hal yang bisa membuat kegiatan operasional bisa tetap berlangsung. “Kita sudah mengetahui kondisi ini sebelumnya bertahun-tahun, tapi apakah bisa kita melakukan perbaikan,” ujar Marwan.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaet Pelanggan, Nissan Utamakan Purnajual
Redaktur : Tim Redaksi